Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika Ingin Tetap Berkoalisi, Demokrat Diminta BPN Tertibkan Kader

Jika Ingin Tetap Berkoalisi, Demokrat Diminta BPN Tertibkan Kader Andre Rosiade. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Partai Demokrat sering melontarkan pernyataan sensasional soal Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi. Mulai ucapan dari batas waktu berada dalam koalisi hingga saran pembubaran koalisi Pilpres 2019.

Melihat sikap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meminta Demokrat tertibkan kader. Hal itu, kata dia, dilakukan jika Demokrat ingin tetap berkoalisi dengan pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Harus ikut etika berkoalisi kalau ada saran masukan kritik sampaikan di forum internal dan kami minta Demokrat tolong tertibkan kadernya. Sudah cukup delapan bulan kami mendengar racau di Twitter mereka di media sosial," kata Andre pada merdeka.com, Selasa (11/6).

Andre berharap jika ada saran dan kritik bisa disampaikan ke forum internal. Serta tidak asal bicara di media sosial.

"Kader anda enggak pernah datang rapat tetapi sok tahu dan sok ngajarin melalui media sosial. Silakan masukan saran disampaikan di forum internal. kalau mau tetapi berkoalisi kalau enggak ya enggak ada masalah," ungkapnya.

Tambahnya, jangan sampai partai berlambang mercy itu tidak menertibkan kadernya. Sebab, dalam berpolitik diperlukan etika.

"Jangan sampai kami enggak bisa atur kadernya kalau engga bisa diatur kadernya ngapain kita berpartai. Ngapain AD ART dibikin untuk partai," ucapnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak perlu melibatkan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih sebagai anggota Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan yang dijadwalkan," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi, Rachlan menyarankan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukungJokowi -Ma'ruf juga dapat segera membubarkan diri. Sebab, dia setuju mempertahankan koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi . Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

"Meminta pertengkaran dan menentang potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta
NasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta

Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.

Baca Selengkapnya
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan

Jajaran elite Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono, hingga Andre Rosiade.

Baca Selengkapnya
Kaesang Sanksi Ade Armando Traktir Makan di DPP PSI Gara-Gara Kritik Ganjar
Kaesang Sanksi Ade Armando Traktir Makan di DPP PSI Gara-Gara Kritik Ganjar

Dirinya selalu mengingatkan agar dalam berpolitik harus gembira dan santun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ultimatum Kader untuk Tidak Menghina: Ikut Garis Kepemimpinan, atau Anda Keluar
Prabowo Ultimatum Kader untuk Tidak Menghina: Ikut Garis Kepemimpinan, atau Anda Keluar

Karena pada akhirnya, semua adalah satu bangsa untuk membela Indonesia.

Baca Selengkapnya
Demokrat Digoda Gerindra Dukung Prabowo, NasDem Yakin Koalisi Anies Tetap Solid
Demokrat Digoda Gerindra Dukung Prabowo, NasDem Yakin Koalisi Anies Tetap Solid

NasDem menilai, pertemuan itu harus disambut dengan baik.

Baca Selengkapnya
AHY Jawab Godaan Gerindra: Demokrat Serius Berada di Koalisi Perubahan
AHY Jawab Godaan Gerindra: Demokrat Serius Berada di Koalisi Perubahan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons godaan Partai Gerinda yang mengajak mereka berkoalisi.

Baca Selengkapnya
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024

Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Anies soal Demokrat Bertemu Gerindra: Koalisi Bisa Beda, Tapi Komunikasi Jalan Terus
Anies soal Demokrat Bertemu Gerindra: Koalisi Bisa Beda, Tapi Komunikasi Jalan Terus

Menurut Anies, meski beda pilihan koalisi, berbeda sosok yang diusung bukan berarti komunikasi tidak dilakukan.

Baca Selengkapnya
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.

Baca Selengkapnya
Andi Arief Beri Kode Arah Koalisi: Kantor PDIP sama PPP Kok Deket ya Sama Demokrat
Andi Arief Beri Kode Arah Koalisi: Kantor PDIP sama PPP Kok Deket ya Sama Demokrat

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief memberikan kode atas ajakan tersebut jika Kantor PDIP dan Kantor PPP dekat dengan Kantor Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan

PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya