Jika jadi Gubernur DKI, Anies ingin transparan soal aset pemerintah

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika nanti terpilih menjadi gubernur DKI, maka pemerintahannya akan mengedepankan transparansi. Salah satunya transparansi aset yang dimulai dengan mengatur tata kelola aset negara dan publik.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu berencana ingin melakukan penataan tata ruang kota termasuk mendata kembali aset Pemprov DKI.

"Pengelolaannya harus menggunakan pendekatan tata ruang, dipastikan aset itu bermanfaat, tepat untuk masyarakat, ketika membicarakan fasilitas sosial, umum, penempatannya sesuai tata ruang," kata Anies saat ditemui di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (2/11).

Anies tak menapik jika pemerintah saat ini telah meningkatkan mutu manajemen pelayanan. Hanya saja, menurutnya, pelibatan masyarakat masih dinilai kurang.

"Saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan mutu manajemen pelayanan. Tetapi saya melihat pemerintah tidak optimal bekerja karena pengawasannya rendah," ujar Anies.

"Lalu siapa yang harus mengawasi? Masyarakat! Tapi masyarakat tidak mengawasi karena tidak ada informasi, maka harus dikasih tahu. Jadi masyarakat bisa menuntut pemerintah lewat informasi tersebut," sambung Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginginkan akan ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat dalam rangka transparansi aset. Termasuk dengan informasi pembangunan, alokasi anggaran di wilayah dapat dengan mudah diakses.

"Saya berjanji informasi pembangunan alokasi anggaran dan aset di wilayah kita ada di HP. Kami membayangkan itu sebagai aplikasi agar bisa dilihat oleh masyarakat, kalau ada pengembang yang memiliki kewajiban membangun, masyarakat bisa tahu dari situ," terang Anies.

Untuk itu dirinya menggaet dua mantan komisioner KPK untuk merancang transparansi aset sebagai bentuk peningkatan integritas pemberantasan korupsi di Jakarta.

"Kami dibantu Bambang Widjajanto dan Adnan Pandupraja untuk merancang perbaikan tata kelola pemerintah di Jakarta. Kita menyadari sudah ada ikhtiar membrantas korupsi, jangan hanya mengobati gejalanya, sebenernya sumbernya belum beres, transparansi salah satu cara perbaikan tata kelola," kata Anies mengakhiri. (mdk/dan)