Jika jadi presiden, mantan Panglima TNI mau perangi korupsi
Merdeka.com - Calon presiden (capres) Konvensi Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto (ES) menyampaikan beberapa visi dan misinya ketika terpilih menjadi presiden nantinya. Salah satunya adalah ingin menegakkan hukum dan memberantas korupsi yang masih merajalela di Indonesia.
Menurut pensiunan tentara yang akrab dipanggil Bang Tarto ini, penegakan hukum di Indonesia masih saja mengendor. Banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik, terbengkalai, ditangani dengan penyelesaian yang tidak adil.
"Negara seperti tidak hadir saat terjadi kemelut hukum di tengah masyarakat. Masyarakat merasa tak terlindungi lagi dari oleh hukum, mulai mencari pemecahan sendiri atas masalah hukum yang dihadapi, lalu mendorong terjadinya anarkisme," kata Endriartono di Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat, Jakarta Selatan, Senin (6/1).
-
Siapa yang korupsi Banpres? Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana modus korupsi Banpres? Modusnya sama sebenarnya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
Selain masalah penegakan hukum, Endriartono juga menganggap bahwa soal korupsi di Indonesia telah menyebabkan rakyat semakin terbelenggu dengan kemiskinan. Dia pun menyarankan para koruptor dapat diberi hukuman dengan cara dimiskinkan.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tindakan yang menimbulkan efek jera. Koruptor harus dihukum berat dan dimiskinkan dengan cara kewajiban mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya dengan harta miliknya, tanpa harus dipertimbangkan apakah harta tersebut bagian dari hasil korupsi atau harta sah," ujarnya.
Pantauan merdeka.com, simpatisan dari Endriartono cukup banyak yang datang hingga memadati ruangan pidato capres konvensi. Mereka terus meneriakkan yel-yel sampai sosok pilihannya naik ke mimbar pidato.
"E S, pilihanku! Bang Tarto, presidenku! Berpikir besar, bertindak benar!," teriak simpatisan tersebut.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ganjar, cara memberi efek jera adalah memiskinkan koruptor.
Baca SelengkapnyaPuspom TNI memastikan pihaknya, sesuai arahan Panglima Yudo Margono, akan terus memberantas korupsi di institusi.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta hakim jangan terlalu ringan memberi vonis terhadap koruptor yang mengakibatkan kerugian triliunan uang negara
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.
Baca SelengkapnyaCapres cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD hadir dalam acara PAKU Integritas KPK, Rabu (17/1)
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mewacanakan menahan narapidana korupsi di Nusakambangan
Baca SelengkapnyaGanjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga mengklaim banyak para menteri awalnya takut masuk ke kabinet.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan (BG) menyatakan Presiden Prabowo Subianto memahami keresahan masyarakat terkait vonis ringan para terdakwa kasus korupsi komoditas timah.
Baca Selengkapnya