Jika langgar kode etik, caketum Golkar akan didiskualifikasi
Merdeka.com - Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrance Siburian mengatakan, enam dari delapan kandidat yang telah dinyatakan lolos verifikasi tahap pertama ini, akan terus dimonitor oleh komite yang dipimpinnya selama menjalani seluruh rangkaian proses Munaslub Golkar.
Dirinya mengaku, komite etik tak akan segan-segan mendiskualifikasi seorang kandidat caketum, apabila dalam perjalanannya nanti terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak panitia Munaslub.
"Meskipun calon ini sudah ditetapkan sebagai calon di dalam Munaslub, apabila dalam proses perjalanan pemilihan ketum umum terdapat laporan atau pengaduan berdasarkan bukti yang sah, maka tidak mustahil mereka akan didiskualifikasi," ujar Lawrance di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
Lawrance memastikan, pihaknya akan bekerja keras guna memantau seluruh kandidat yang ada, agar tidak ada yang melanggar kode etik di Munaslub Golkar kali ini.
Jika kedapatan melakukan pelanggaran, lanjut Lawrance, bukan kandidatnya saja yang akan didiskualifikasi, melainkan kader-kader Golkar yang membantunya pun tidak akan diperbolehkan untuk menempati jabatan di kepengurusan Golkar dalam lima tahun ke depan.
"Jadi komite etik akan mengawasi semua proses Munaslub sesuai aturan yang ditetapkan. Apabila melanggar kode etik dan terbukti, maka mohon maaf akan didiskualifikasi," ujar Lawrance.
"Apakah caketum atau yang menerima money politics dan janji, begitu juga yang mengatur-ngatur membawa uang yang diserahkan, maka dia tidak boleh duduk di kepengurusan lima tahun yang akan datang. Makanya semua harus patuh dan taat atas aturan yang disepakati bersama ini," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaKomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaSeleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS resmi dimulai.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaPilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
Baca SelengkapnyaKetua nonaktif KPK Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar etik.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaKejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaIda menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Baca SelengkapnyaUntuk mendapatkan posisi tertentu harus menyesuaikan dengan aturan.
Baca Selengkapnya