Jika mau reshuffle, Jokowi disarankan lakukan bulan ini
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet kerja jilid II. Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuhan mendukung langkah tersebut. Namun, dia menyarankan rencana reshuffle tersebut sebaiknya dilakukan pada bulan ini, April 2016.
Menurutnya, perlunya kesegeraan perubahan ini mengingat pentingnya penyesuaian program kerja. Bilamana reshuffle ini terus ditunda, tidak menutup kemungkinan program kerja yang telah ada tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya waktu beradaptasi.
"Kalau perombakan kabinet ya harus bulan ini, karena menteri butuh konsentrasi. Kenapa ini jadi pertimbangan, karena bukan siapa yang jadi menteri, tapi berapa lama dia duduk di kabinet untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (17/4).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Dia mengaku, tidak mempermasalahkan siapa-siapa saja yang akan terkena dampak dari perombakan kabinet ini. Namun sebaiknya, Maftuhan menambahkan, mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakselerasi kinerja pemerintah.
"Perombakan kabinet ini harus kita dudukkan dalam pertimbangan, bukan soal siapa dapat kue atau roti kekuasaan. Tapi pertimbangan yang lebih substantif dan menjawab kebutuhan kekinian," terangnya.
Dia menceritakan, saat dirinya bertemu dengan Jokowi pada Desember tahun lalu. Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku, kata Maftuhan, tidak mempermasalahkan menghadapi parlemen bahkan sangat konfiden menghadapi partai politik.
"Apa yang paling berat, beliau (Jokowi) sampaikan yang paling berat adalah ngurus birokrasi yang penyakitnya akut. Saya ibaratkan birokrasi itu ibarat orang obesitas, yang sangat gemuk dan saking gemuknya gak bisa ngurus dirinya sendiri," lanjutnya.
Peliknya permasalahan birokrasi membuat menteri yang berkinerja baik bisa menjadi buruk. Karena segala kebijakan yanhg dibuat pada akhirnya harus dijalankan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dari tingkat direktorat jenderal hingga eselon IV.
"Paling lambat untuk perombakan kabinet menurut saya adalah Mei. Itu momen yang pas. Tak hanya itu, dirjen-dirjen dan level deputi itu perlu dilakukan perubahan yang mendasar. Banyak sekali dirjen-dirjen kementerian yang masih pelaksana tugas. Bahkan mereka tidak faham nawa cita," tutup Maftuhan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaSelain empat menteri, Jokowi dikabarkan juga akan melantik dua kepala badan di Istana besok.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya