'Jika mentok, Jokowi baiknya keluarkan Perppu terkait calon tunggal'

Merdeka.com - 80 Kabupaten/kota hanya memiliki dua pasangan calon kepala daerah menanti penetapan KPU pada 24 Agustus. Jika salah satu calon tidak lolos verifikasi, mereka terancam tidak bisa ikut pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dan menyusul 4 daerah lainnya yang sudah dipastikan gagal menggelar pilkada.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jika memang tidak ada pilihan lain, dia menilai ada baiknya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menuntaskan polemik calon tunggal ini. "Salah satu jalan penyelesaian. Kalau Pak Jokowi pandang perlu ya keluarkan," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Walaupun begitu, ia tetap menghormati apabila Jokowi tetap bersikukuh ogah menerbitkan Perppu karena menganggap belum dalam keadaan yang mendesak. Oleh sebab itu, dia yakin Jokowi mampu mencari jalan keluar selain menerbitkan Perppu. "Kalau diambil kebijakan yang lain, silakan saja," tukas Politikus Demokrat ini.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hingga pukul 11.15 WIB masih ada empat daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon (paslon) di Pilkada serentak. Selain itu, kata Tjahjo, ada beberapa daerah yang berpotensi terdapat satu pasangan calon yaitu Tolikara, Banyuwangi, Surabaya, Denpasar dan Bone Bolango.

"Berkenaan dengan hal ini KPU masih menunggu kebijakan pemerintah sampai tanggal 24 Agustus jam 16.00 yaitu batas KPU menetapkan paslon Pilkada 2015," kata Tjahjo melalui peran singkat, Senin (24/8).

Tjahjo menambahkan, saat ini sedang ditunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan calon tunggal yang diajukan Bupati Tasikmalaya. "Rencananya putusan MK akan dibacakan tanggal 24 sebelum batas penetapan Paslon pilkada 2015," kata dia.