Jika Munas tertunda, Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada 2017

Merdeka.com - Penundaan berkali-kali terhadap rapat pleno DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Munas Islah menimbulkan keresahan di kalangan pengurus DPD I dan II Golkar se-Indonesia. Sebab situasi yang saat ini belum jelas mengancam kesiapan Partai Golkar, bahkan terancam tak bisa mengikuti Pilkada serentak 2017.

"Penundaan itu jelas menimbulkan banyak spekulasi. Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016," kata Politikus Golkar Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (6/3).

Bamsoet atau biasa disapa ini menjelaskan, para kader Golkar sudah merasa kemelut partai seharusnya berakhir melalui Munas Islah pada pertengahan April mendatang. Sebagaimana kesepakatan rapat harian kepengurusan Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Namun, karena keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Partai Golkar kubu Munas Ancol, terjadi kevakuman. Bahkan rapat pleno persiapan pelaksanaan Munas Islah pun tertunda-tunda.

"Posisi kami ikut saja, apakah Munas mau digelar bulan April, Juli atau Oktober tahun ini. Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," jelasnya.

Bamsoet yang juga Timses pemenangan calon ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin ini mengaku pihaknya sepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kebijakan Aburizal Bakrie (Ical). Sebab, pihaknya yakin bila Ical paham dan bijak mengambil keputusan mana yang terbaik bagi masa depan Partai Golkar.

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlarut-larut, diprediksi nasib Golkar tak jauh beda dengan PPP. Yang mana kepengurusan hasil Munas Ancol telah dibatalkan dan kepengurusan hasil Munas Bali tetap digantung walaupun sudah dimenangkan oleh MA.

"Kalau situasi seperti itu, dikhawatirkan akan muncul lagi Munas tandingan kedua dengan modus penyelamatan partai. Dan ujung-ujungnya mudah ditebak. Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endorse dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhiri kemelut Partai Golkar," tandasnya.