Jika Pilkada Dilanjutkan, PSI Minta Kesehatan Masyarakat Harus Prioritas

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada pemerintah, DPR, dan KPU untuk betul-betul memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat terkait pelaksanaan.

"Bagi PSI, keselamatan dan kesehatan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama," kata Koordinator Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro, Selasa (22/9).

Selanjutnya, PSI berharap, DPR, pemerintah, dan KPU mendengar pertimbangan semua usulan masyarakat, termasuk dari NU dan Muhammadiyah, dua Ormas Islam terbesar yang punya jaringan ke akar rumput dan mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat.

Orang lain juga bertanya?

"Semoga eksekutif, legislatif bersama KPU mau mengkaji lebih dalam terutama kaitan dengan wabah Covid-19. Bila keputusan politik yang diambil DPR, Pemerintah dan KPU tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember maka PSI mendesak diterbitkan PKPU baru yang benar-benar ketat mengatur semua proses Pilkada agar menjamin kesehatan masyarakat," ujarnya.

PSI mengusulkan agar ada protokol ketat saat kampanye tatap muka, baik secara tertutup maupun terbuka. Harus jelas sanksinya jika terjadi pelanggaran.

Lalu, Kokok menambahkan, PSI juga menegaskan agar ada aturan pelarangan konser musik atau pengumpulan massa dalam jumlah besar dalam bentuk apa pun. Semua kampanye dilakukan mayoritas secara virtual, menggunakan media sosial dan juga media massa.

"Begitu pula pada saat pemungutan suara KPU benar-benar harus mengatur jumlah pemilih di tiap TPS agar tidak terjadi kerumunan massa. Tempat cuci tangan harus dipastikan ada, juga pemilih wajib bermasker," terangnya.

"Termasuk di dalamnya, rakyat diminta membawa paku atau alat sejenis dari rumah masing-masing untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah karena alat berpindah tangan. Atau wajib tersedia disinfektan untuk membersihkan paku/alat penusuk tiap seusai dipergunakan," tambah Kokok.

Pada tahap penghitungan atau rekapitulasi suara, PSI meminta KPU membuat aturan detail untuk menjaga kesehatan petugas, saksi, dan masyarakat umum agar tidak menimbulkan klaster covid baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar rakyat bisa memonitor penghitungan dari rumah.

Dalam beberapa hari ini, banyak muncul permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. NU dan Muhammadiyah termasuk yang meminta penundaan. (mdk/fik)