Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Jika praperadilan ditolak, Munaslub tetap digelar meski Novanto menolak'

'Jika praperadilan ditolak, Munaslub tetap digelar meski Novanto menolak' rapat pleno golkar. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto terkait status tersangka korupsi e-KTP, ditolak PN Jakarta Selatan. Menurutnya, ini sesuai amanat dalam rapat pleno yang digelar beberapa waktu lalu.

"Jika praperadilannya ditolak ya harus diganti. Walaupun Pak Setya Novanto menolak. Itu akan dibicarakan di Munaslub," kata Sarmuji ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (24/11).

Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, kata dia, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan. Dia juga menjelaskan ada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan dan diyakini layak menduduki kursi Novanto.

"Dalam setiap kontestasi pasti muncul spekulasi kandidat. Pada prinsipnya siapa saja kader Golkar yang memenuhi syarat bisa ikut berlaga. Pak Idrus, Pak Airlangga, Pak Bambang Susatyo, Pak Azis Syamsudin dan semua pengurus DPP juga bisa maju sebagai kandidat," ungkap Sarmuji.

Diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui, dalam rapat pleno sebagian anggota DPD I meminta diselenggarakan Munaslub untuk melengserkan Novanto. Namun usulan itu belum bisa terpenuhi. Sebab, Munaslub baru bisa digelar jika didukung 2/3 dari anggota DPD I dam DPD II.

"Bahwa ada sebagian anggota DPD I yang menginginkan adanya penyelamatan partai dengan melakukan Munaslub, tetapi ini kan masih belum cukup secara aturan organisasi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Pada akhirnya, kata Ace, Munaslub akan dilaksanakan bila Novanto kalah dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena mesti 2/3 dan karena juga rapat pleno mendengarkan pandangan dari masyarakat, terutama dari internal Partai Golkar melalui DPD yang menginginkan Pak SN mengundurkan diri dan dilakukan Munaslub juga diakomodasi jika memang proses praperadilan ternyata ditolak oleh pengadilan," ujarnya.

Ace menganggap putusan itu yang terbaik untuk partai berlambang pohon beringin. Sebab keputusan itu sudah mencakup beberapa aspirasi dari berbagi pihak.

"Saya kira hasil keputusan rapat pleno kemarin merupakan kompromi terbaik ya untuk menyatukan berbagai macam kepentingan, di satu sisi Pak Setya Novanto dalam upaya pencarian keadilan itu tidak diabaikan, tetapi di sisi lain bahwa Partai Golkar pun juga harus berjalan mekanismenya sesuai dengan mekanisme organisasi dengan cara munaslub tersebut," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK

Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini

JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Yusril Jawab Gugatan Anies dan Ganjar: MK Belum Pernah Batalkan dan Gelar Pilpres Ulang
Yusril Jawab Gugatan Anies dan Ganjar: MK Belum Pernah Batalkan dan Gelar Pilpres Ulang

Yusril meyakini tim hukum Prabowo-Gibran mampu menjawab serangan balik dari para ahli dihadirkan Anies dan Ganjar.

Baca Selengkapnya
Ganjar Harap Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK Bukan April Mop
Ganjar Harap Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK Bukan April Mop

Ganjar memastikan dirinya akan hadir sidang putusan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 di MK pada Senin, 22 April 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud
MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud

Putusan itu diwarnai disentting opinion tiga hakim MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Kubu Ganjar Minta Pemilu Diulang Prabowo Didiskualifikasi, Hubungan Mega & MK
VIDEO: Tegas! Kubu Ganjar Minta Pemilu Diulang Prabowo Didiskualifikasi, Hubungan Mega & MK

Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi

MK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bawaslu Ngaku ke Ketua MK, Sulit Jadikan Pertemuan Jokowi & Prabowo Pelanggaran Pemilu
VIDEO: Bawaslu Ngaku ke Ketua MK, Sulit Jadikan Pertemuan Jokowi & Prabowo Pelanggaran Pemilu

Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 3 April 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
Agenda Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
Agenda Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Jadwal juga dilakukan pada siang hari agar termohon dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan.

Baca Selengkapnya
Sanggah Otto, Todung Yakin Pilpres Bisa Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Sanggah Otto, Todung Yakin Pilpres Bisa Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tidak sepakat dengan pernyataan Tim Pembela Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya