Jika reshuffle, Jokowi diminta rangkul partai yang sejak awal dukung
Merdeka.com - Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali menyeruak ke permukaan. Dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet semakin kuat setelah PAN dan Partai Golkar resmi bergabung sebagai parpol koalisi pemerintah.
Pengamat politik Emrus Sihombing menyarankan Jokowi tetap merangkul parpol yang sejak kampanye menjalin koalisi. Menurut dia, parpol yang berkoalisi sejak awal minim kepentingan pragmatis.
"Jokowi lebih baik merangkul partai-partai yang bersama sejak kampanye kemarin. Karena mereka lebih setia dibanding pendatang baru. Jokowi harus rangkul PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP. Kenapa PDIP karena Jokowi lahir dan maju sebagai presiden karena PDIP," ujar Emrus di Jakarta, Rabu (1/6)
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
Di samping itu kata dia, partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah lebih memiliki komitmen dan ikut bekerja keras sejak awal saat pemilihan presiden (Pilpres).
"Partai-partai ini lebih memiliki komitmen karena telah berjuang sejak awal. Justru parpol yang bergabung belakangan seperti Golkar dan PAN karena memang kepentingan prakmatis dan kekuasaan semata," kata dia.
Dia juga menyarankan agar Jokowi tak meniru langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola koalisi yang sangat gemuk dengan membuat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. Sebab menurut dia, Setgab justru semakin mempersempit kewenangan dan kekuasaan Presiden.
"Meksi koalisi besar, saya sarankan Jokowi tidak membuat Sekretariat Gabungan Koalisi agar tidak ditekan atau dikontrol oleh partai. Idealnya Jokowi berkoalisi dengan masing-masing partai. Sehingga kekuasaan itu ada di tangan Jokowi. Dan juga agar tidak terjadi seperti masa pak SBY. Dimana dia ditekan dan diatur partai koalisi," ujar dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ditanya apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apakah diundang atau tidak. Airlangga hanya diam dan melengos dari awak media.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Projo Budi Arie, menilai, pertemuan tersebut untuk soliditas
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaApabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.
Baca SelengkapnyaWalaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaPresiden RI ke-7 Joko Widodo menjawab rencananya bergabung partai lain, usai dipecat dari PDIP
Baca Selengkapnya