Jika SBY jadi ketum Demokrat, rakyat dilupakan?

Merdeka.com - Akhir pekan ini, siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Demokrat akan diketahui. Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sanur, Bali, akan memilih pengganti Anas Urbaningrum yang mundur karena menjadi tersangka kasus Hambalang. Nama Ketua Majelis Tinggi SBY menjadi calon terkuat.

Sejak sepekan terakhir, tidak terdengar lagi nama-nama selain SBY yang akan diusung menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dua kader yang dekat dengan Anas yakni Tri Dianto dan Saan Mustopa tidak terdengar lagi.

Sebagian besar kader kini seirama mendukung SBY agar dipilih secara aklamasi. Apalagi, setelah pertemuan di Cikeas akhir pekan lalu. 25 DPD Partai Demokrat telah menyampaikan permintaan agar SBY 'turun gunung' membenahi partai dan kembali mendongkrak elektabilitas partai.

Permintaan itu dapat dimaklumi jika melihat kondisi Partai Demokrat saat ini. Dilema besar tentu akan dihadapi SBY, menerima atau menolak jadi ketua umum.

Executive Director of Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda mengatakan kerugian besar jika SBY menjadi ketua umum adalah langkah mundur bagi partai yang didirikannya. "Demokrat terjebak pada personalisasi, ini merusak tatanan organisasi dan kelembagaan Demokrat yang baru dibangun," terangnya.

Hanta melanjutkan, rangkap jabatan yang dilakukan SBY jika terpilih menjadi ketua umum Demokrat justru mereduksi sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Dengan demikian, fokus SBY di dalam pemerintahan menjadi berkurang.

"Ini tidak akan memberi teladan yang positif, apalagi dia juga pernah menegur menteri yang banyak urus partai dibanding negara," tegasnya.

Soal rangkap jabatan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf berani menjamin bahwa jabatan ketua umum tidak akan membuat SBY lupa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai presiden.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, komitmen demi kepentingan bangsa tetap akan diutamakan, karena banyak jutaan kader bergantung pada keberlanjutan Partai Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3) kemarin.

Dia menilai bahwa dalam kondisi yang sangat kritis seperti ini, SBY butuh turun tangan membenahi langsung partai yang telah didirikannya ini.

Selama menjabat sebagai presiden, kata Nurhayati, SBY sama sekali belum pernah fokus mengurus partai. Selama ini, lanjut dia, SBY selalu fokus terhadap pemerintah.

"Sudah terbukti dalam pemerintahan SBY selama 2004-2009 dan 2009-2014 Demokrat sama sekali tidak mengganggu karena tidak ada masalah seperti. Ini tidak ada satupun memberikan atau meminta pak SBY untuk ikut serta memimpin partai, bahkan pak SBY hampir tidak pernah bertemu (kader Demokrat)," tegas dia.

Oleh sebab itu, karena saat ini Demokrat sedang mengalami kondisi darurat, dia berharap agar masyarakat mengerti dan memberikan waktu kepada presidennya untuk mengurus partai.

"Kondisi ini darurat, kami berharap masyarakat bisa mengerti," tandasnya. (mdk/bal)