Jika terbukti terima mahar, PKS dan PAN terancam tak bisa usung capres - cawapres

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terancam tidak dapat mengikuti pemilihan presiden lima tahun mendatang apabila terbukti menerima mahar Rp 500 miliar yang disebut-sebut diberikan oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan hal tersebut termaktub dalam Pasal 228 UU Pemilu.

"Kita harus lihat ini pasal 228 apakah pemberian dari seseorang kepada parpol untuk jadi capres. Kalau kita hanya mengacu pada pasal itu maka sanksi hanya ke parpol dan itu juga baru untuk tahun 2024 dan tidak ada sanksi ke individual," ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Dalam pasal 228, pada ayat 1 menyatakan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal berikutnya menyatakan apabila terbukti partai politik yang menerima dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Itu harus memiliki kekuatan hukum tetap melalui persidangan.

Orang lain juga bertanya?

Fritz menambahkan, partai politik dan individu yang terlibat juga dapat dijerat dengan UU Partai Politik. Namun, hal tersebut masuk kewenangan pidana umum yang tidak masuk ranah penyelidikan Bawaslu.

"Ada pembatasan bantuan parpol dimana hukumannya untuk perseorangannya maksimal 6 bulan, untuk pengurus partai adalah satu tahun dan dendanya dua kali dana yang diterima," kata dia.

Bawaslu juga belum menyelidiki dugaan pelanggaran dana kampanye lantaran KPU belum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelapor juga tak mengungkit hal demikian dalam laporannya.

"Pelanggaran dana kampanye baru kita bisa bicara apabila telah memunculkan pasangan calon memenuhi syarat dan dibuka rekening dana kampanye baru bisa kita terhadap pelanggaran dana kampanye," kata Fritz.

Sebelumnya, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan Sandiaga Uno, PKS, dan PAN ke Bawaslu atas tudingan Wasekjen Demokrat Andi Arief terkait mahar Rp 500 miliar. Senin (20/8), Bawaslu mulai menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemanggilan kepada dua pelapor beserta Andi Arief.

(mdk/noe)