Jika terpilih, Sandi bakal perbaiki komunikasi DPRD-Pemprov DKI
Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki berbagai sarana dan infrastruktur yang ada di Jakarta. Namun, selama dua tahun pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, dia tak melihat ada perbaikan.
Dia menyinggung ucapan Ahok, sapaan Basuki, yang selalu berdalih pembangunan tak bisa dilakukan karena anggaran mandek di DPRD. Dia menduga, anggaran mandek buntut dari buruknya komunikasi eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.
"Ada komunikasi yang buruk antara pemprov dengan DPRD-nya, sekarang penyerapan (anggaran) enam puluh persen, pantas saja proyek mandek," tutur Sandiaga saat blusukan di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu(23/11).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ketidakharmonisan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta sebagai mitra kerja sudah terjadi sejak Maret 2015 lalu.
"Kalau komunikasinya jelek, alhasil pembahasan anggaran pun gagal. DKI Jakarta pada 2015 lalu terpaksa menggunakan anggaran sebelumnya," ujar mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.
Dampak dari itu, sambungnya, tingkat penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang hanya mencapai 33 persen dari bulan Juli 2016. Artinya tujuh dari sepuluh program gubernur petahana belum terpenuhi.
Dia berjanji, bila nanti terpilih sebagai cawagub, akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan DPRD DKI Jakata. Sebab peran serta anggota DPRD juga akan sangat diperlukan untuk menampung aspirasi yang akan dikoordinasikan dengan eksekutif.
"Politik anggaran kita adalah politik untuk kesejahteraan masyarakat, dari rakyat, dan untuk rakyat," tukasnya.
Termasuk memasukkan anggaran yang dianggap penting untuk menjaga budaya lokal Betawi lewat Bamus Betawi.
"Saya lihat dulu apa programnya, jadi kita memberikan dana berbasis program. Kisaran dananya bisa lebih atau bisa kurang tergantung program. Kalau ada yang bisa diintegrasikan ke program pemerintah dan dunia usaha akan kita lakukan itu," jelasnya.
Sandi mengaku, mertua laki-lakinya salah satu pendiri Bamus Betawi. Kata dia, Bamus Betawi harus tetap dijaga sebagai organisasi yang dapat merangkul masyarakat asli Betawi saat itu.
"Dana untuk Bamus itu perlu tapi program-programnya harus yang bisa dirasakan masyarakat seperti budaya, agama. Bukan berkaitan dengan kepentingan politik," ujar Sandi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno mengaku sempat berkomunikasi dengan sejumlah parpol, termasuk Demokrat.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaBuntut pengakuannya, pegawai dan sejumlah rekannya dipanggil atasannya.
Baca SelengkapnyaPKB membuka peluang untuk merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk Pilkada Jawa Barat
Baca SelengkapnyaWakil wali kota Depok temui Sandi, petugas damkar yang viralkan kerusakan alat.
Baca SelengkapnyaKomeng menambahkan bahwa selama ini DPD dianggap tidak punya pengaruh besar dalam pembahasan anggaran atau diibaratkan 'DPD tidak punya gigi'.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaSandi mencontohkan rem mobil operasional damkar yang tak berfungsi maksimal.
Baca Selengkapnya