Jika tolak dukung Ahok-Djarot di Pilgub, kader Golkar bisa dipecat

Merdeka.com - Partai Golkar tengah melakukan investigasi terhadap sejumlah kader yang menolak mendukung Ahok-Djarot. Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kemungkinan sejumlah kader yang tidak mengikuti keputusan partai itu akan mendapatkan sanksi.

Yorrys menyebut sanksi yang akan diberikan cukup beragam, misal pemanggilan dan diberi teguran, sanksi tertulis hingga pemecatan. Pemberian sanksi tersebut akan disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan.

"Sanksi kita lihatkan ada banyak dipanggil dinasihati, secara tertulis sampai dengan sanksi yang paling berat. Itu kan ada tahapan," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/9).

Akan tetapi, dia menyebut perbedaan pandangan soal dukungan kepada kepala daerah yang diusung masih wajar. Menurutnya, jumlah kader yang ogah mendukung Ahok sangat kecil sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

"Menurut saya ini masih batas kewajaran saja. Enggak ada masalah. Kita juga punya data, ini yang ngomong kan beberapa orang saja, sedikit saja. Enggak banyak secara umum enggak banyak. Cuma mereka kan mengklaim saja di medsos, dia begini-begini," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, sejumlah kader Partai Golkar disebut-sebut berbeda sikap soal dukungan yang diberikan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI 2017. Kabar itu dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham

Idrus menegaskan, keputusan mengusung Ahok dan Djarot harus dipatuhi oleh seluruh kader. Bila ada yang tak menyetujui, Idrus menegaskan, kader tersebut akan diberikan sanksi.

"Kalau ada antara kita tak mengikuti kebijakan, seperti DKI kemarin, kita mencalonkan Ahok-Djarot ada satu dua kader mendukung lain, kita jalankan penegakan disiplin," kata Idrus di sela-sela Pertemuan Nasional legislatif dan eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/9).

Namun, Idrus enggan mengungkapkan siapa kader yang tak mendukung Ahok dan Djarot tersebut. Dia hanya menegaskan kader tersebut akan terlebih dahulu mendapatkan teguran. Jika tak diindahkan, maka kader tersebut akan mendapatkan sanksi yang lebih tegas.

"Hingga sampai tak diindahkan Partai Golkar akan ambil kebijakan tegas," ujarnya. (mdk/hhw)