Jimly anjurkan pemerintah keluarkan perpres calon tunggal pilkada
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menganjurkan pemerintah agar segera diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus mengatur pelaksanaan pilkada di tiga daerah dengan satu pasangan calon.
Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di NTT, Kota Blitar di Jawa Timur dan Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat. Pentingnya Perpres ini, kata Jimly untuk memayungi tahapan-tahapan yang telah diubah pasca putusan MK.
"Karena ada tahapan-tahapan yang tidak keuber (terkejar) kalau tidak dilindungi oleh ketentuan khusus menyangkut soal tender. Jadi perlu ada dukungan norma perpres dalam hal ini, karena dia harus sedikit mengubah aturan perpres yang ada yang mengatur soal berkenaan dengan tender dan lain sebagainya itu," ujar Jimly di sela-sela Rapat Koordinasi antara DKPP, Bawaslu dan KPU di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (7/10) sore.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
Perpres ini, kata Jimly khusus untuk tiga daerah dengan pilkada paslon tunggal karena waktu pelaksanaan tahapan pilkada yang mepet. Dengan adanya Perpres ini, menurutnya KPU dan bawaslu bisa bekerja dengan tenang di tiga daerah ini.
"Di satu sisi, mereka harus menjalankan putusan MK. Di sisi lain dia juga harus menjalankan teknisnya. Nah biar aman dari segi administrasi dan dia memandu juga dengan tepat kepada penyelenggara di seluruh Indonesia maka PKPU harus segera terbit," jelas Jimly.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara
Baca SelengkapnyaJimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya