Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly: Orang yang citranya baik di media belum tentu bisa kerja

Jimly: Orang yang citranya baik di media belum tentu bisa kerja Jimly Asshiddiqie dan Presiden SBY. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengingatkan masyarakat atas maraknya pencitraan oleh partai politik dan politisi. Pencitraan ini marak jelang dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang.

"Belum tentu orang yang baik citranya di media, betul-betul bisa bekerja," kata Jimly dalam Seminar Kebangsaan bertema 'Peran Ormas Islam dalam Menyukseskan Pemilihan Umum 2014' yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/12).

Atas maraknya pencitraan tersebut, Jimly menambahkan, Ormas Islam memiliki tugas untuk mengingatkan umatnya agar tidak tertipu. Keberhasilan Ormas Islam dalam menjalankan tugas itu, dinilai sebagai keikutsertaan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum. "Ormas berperan mengajak masyarakat untuk tidak golput, serta memilih dengan sadar rasional," tambahnya.Jimly yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengungkapkan, umat harus diyakinkan untuk tidak menentukan pilihan karena pengaruh uang atau pemberian dalam bentuk lainnya.

"Demokrasi kotor seperti itu harus dihindari. Meski kondisi perekonomian sedang tidak menguntungkan, umat harus diingatkan untuk tidak menentukan pilihan karena uang, karena pilihan mereka menentukan masa depan bangsa ini," papar Jimly.

Pada kesempatan yang sama Jimly juga menyinggung adanya adanya pihak yang mengharamkan Pemilihan Umum dan demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyebutnya sebagai sebuah ketidakbenaran.

"Memang kalau mau mengharamkan ada dalilnya, akan tetapi untuk menghalalkan pun banyak dalilnya," tegas Jimly.

Pakar hukum tata negara tersebut menegaskan jika Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan, bahkan praktik berdemokrasi pertama kali diterapkan umat Islam di zaman Nabi Muhammad dan keempat khalifah setelahnya.

"Dari sejarah Islam itulah orang Barat melakukan pengkajian. Jadi, kita jangan terpengaruh oleh sekedar istilah. Anggaplah demokrasi itu bahasa gaul," pungkas Jimly.

Sementara Sekretaris LPOI Lutfi A Tamimi, menegaskan pihaknya mendukung penuh untuk terus diselenggarakannya tahapan Pemilihan Umum 2014."Pemilu harus terus berlangsung sesuai jadwal. Tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menggagalkan, termasuk karena persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," tandas Lutfi.Lutfi menambahkan, terselenggaranya Pemilihan Umum dengan baik akan turut serta mempengaruhi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. "Jika Pemilu 2014 sukses Indonesia akan lebih baik, ekonomi lebih jalan, tinggal yang kurang kita perbaiki," tuntasnya.LPOI merupakan lembaga yang didirikan dan beranggotakan 13 ormas Islam, yaitu NU, Persis, Al Irsyat Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasiliyah, Adz Dzikra, Syariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
Ketua MKMK Ingin Batalkan Putusan MK Tambah Syarat Capres dan Cawapres, Tapi Apa Bisa?
Ketua MKMK Ingin Batalkan Putusan MK Tambah Syarat Capres dan Cawapres, Tapi Apa Bisa?

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.

Baca Selengkapnya
Hayati Nilai Pancasila & Perkuat Toleransi untuk Hindari Benturan di Masyarakat
Hayati Nilai Pancasila & Perkuat Toleransi untuk Hindari Benturan di Masyarakat

Sifat tenggang rasa adalah modal sosial yang telah diwariskan sejak nenek moyang bangsa.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi

Cak Imin menjamin hak-hak bagi profesi jurnalis dan perlindungan hukum.

Baca Selengkapnya