Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK akan evaluasi anggaran subsidi LPG

JK akan evaluasi anggaran subsidi LPG Jusuf Kalla. ©2013 Merdeka.com/Handout dok. JK

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengevaluasi anggaran subsidi LPG. JK khawatir anggaran subsidi LPG akan jebol seiring kenaikan harga BBM.

"Pada waktunya nanti akan dievaluasi lagi," ujar JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/11).

JK mengatakan, di Arab Saudi harga LPG telah naik. Namun, hal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah.

"Yang terjadi ialah, harga LPG di Saudi tidak turun, malah naik, tetapi masih jauh lebih murah daripada pakai minyak tanah. Ada kenaikan (subsidinya) karena harga naik," jelasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana

Pemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Sebut Subsidi Gas LPG 3 Kg Bengkak jadi  Rp117 Triliun di 2023
Menko Airlangga Sebut Subsidi Gas LPG 3 Kg Bengkak jadi Rp117 Triliun di 2023

Penyebabnya, konsumsi gas LPG setiap tahunnya terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Hal-Hal yang Buat Semua Negara Ketakukan
Jokowi Ungkap Hal-Hal yang Buat Semua Negara Ketakukan

Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Bahas Peluang Harga BBM Naik, Bicara Sampai Tunjuk-Tunjuk
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Bahas Peluang Harga BBM Naik, Bicara Sampai Tunjuk-Tunjuk

Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Blak-Blakan Kondisi Subsidi dan Peluang Harga BBM Naik Imbas Minyak Mahal
VIDEO: Kemenkeu Blak-Blakan Kondisi Subsidi dan Peluang Harga BBM Naik Imbas Minyak Mahal

Kemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Usai Warga Mengadu soal Kelangkaan LPG 3 Kg
Reaksi Jokowi Usai Warga Mengadu soal Kelangkaan LPG 3 Kg

Jokowi mengingatkan LPG 3 kilogram alias gas melon diperuntukkan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Mulai Khawatir, Harga Barang Ini Bikin APBN Jebol Lagi
Sri Mulyani Mulai Khawatir, Harga Barang Ini Bikin APBN Jebol Lagi

Dia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi BBM, LPG dan Listrik Rp251 Triliun di Tahun 2024
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi BBM, LPG dan Listrik Rp251 Triliun di Tahun 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.

Baca Selengkapnya
Ada Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Bakal Naikkan Harga Pertalite di 2025?
Ada Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Bakal Naikkan Harga Pertalite di 2025?

Secara hitung-hitungan, pelaksanaan program baru itu bukan tidak mungkin menimbulkan perpindahan anggaran dari salah satu sektor ke sektor lain.

Baca Selengkapnya