JK: Anggota Wantimpres harus keluar parpol dalam 3 bulan

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini, Senin (19/1) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mayoritas anggota wantimpres berasal dari kalangan partai politik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, anggota wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi, sudah setuju untuk melepas jabatan apapun di partai, lantaran syarat menjadi anggota wantimpres adalah tidak memiliki jabatan apapun di partai, maupun di perusahaan.

"Syarat wantimpres itu, pertama dia bukan pimpinan partai, dia bukan pengusaha, dia bukan yang lain-lain. Tapi kalau pun katakanlah dia politisi dalam waktu 3 bulan dia harus keluar. Itu yang memenuhi syarat. Siapa yang aktif di partai? (Suharso Monoarfa) Ya, kan tidak lagi. Syaratnya harus keluar dalam waktu 3 bulan," tutur JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Orang lain juga bertanya?

Soal anggapan kebijakan Presiden Jokowi bagi-bagi kursi anggota Wantimpres, JK menegaskan, politisi tidak dilarang memegang jabatan tertentu. Menurut JK, justru politisi yang membangun Indonesia.

"Politisi kan bukan orang yang katakanlah haram. Politisi lah yang bangun bangsa ini. Yang menentukan arah bangsa inikan DPR/MPR semuanya politisi. Jadi politisi kan orang baek-baek. Kalau dilarang politisi aktif, siapa yang bangun bangsa ini? Seorang politisi karena itu dipilih oleh rakyat. Kita tidak bisa mengatakan politisi itu jelek," tutur JK.

Berikut nama-nama anggota Wantimpres yang baru saja dilantik Presiden Jokowi:

1. Subagyo HS (Hanura)

2. Sidarto Danusubroto (PDIP)

3. Yusuf Kartanegara (PKPI)

4. Hasyim Muzadi (eks Ketum PBNU, penasihat Tim Transisi Jokowi)

5. Suharso Monoarfa (PPP)

6. Rusdi Kirana (PKB)

7. Jan Darmadi (Nasdem)

8. Malik Fajar (tokoh Muhammadiyah)

9. Sri Adiningsih (Profesor UGM)

(mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

jaksa agung Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya

jaksa agung Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya

Kejagung Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi

Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.

Baca Selengkapnya

Capres Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Seleksi Calon Hakim Saat Komisi III DPR Usir Calon Hakim karena Masih Anggota Parpol

Manotar mengaku belum mengundurkan diri secara resmi. Hanya berdalih tidak lagi beraktivitas di partai.

Baca Selengkapnya

DPR RI Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya