Follow
JK: Demokrasi pemerintah tertutup, tak boleh beda pendapat di luar
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sependapat dengan Presiden Joko Widodo agar menjaga stabilitas politik nasional. Salah satunya agar menteri dan pimpinan lembaga agar menghindari kegaduhan.
"Pendapatnya tidak ada karena sudah perintah kan. Kita harus jalankan," kata Jusuf Kalla usai menijau venues untuk Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dia juga mengatakan, sudah memperingatkan kepada para Menteri untuk tidak membuat kegaduhan atau berbeda pendapat di muka umum. Menurut dia, berbeda pendapat seharusnya dalam rapat saja.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Siapa yang mengatur suara speaker masjid menurut Jusuf Kalla? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
"Jangan di muka umum. Apalagi antar pemerintah. Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," tegas JK.
Diketahui sebelumnya, Jokowi mengingatkan mengingatkan, 2018 adalah tahun politik. Di mana, di tahun 2018 akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.
"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.
"Sekali lagi, kita ingin jaga keteduhan, ketentraman, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat," sambung dia.
Menutup sambutannya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi di negeri ini memerintahkan agar menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing.
"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi kita," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
Harapannya tidak adanya perpecahan atau memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe.
Baca Selengkapnya
Stabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ingin masyarakat masih ribut-ribut, di saat para calon presiden yang bersaing sudah adem.
Baca Selengkapnya
JK berharap agar Ganjar jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang harus mengikuti jejak Megawati sebagai pemimpin yang demokratis.
Baca Selengkapnya