JK desak Setnov diganti, Dewan Pakar Golkar bilang 'bukan urusan luar DPP'
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak agar ada kepemimpinan baru di Partai Golkar. Hal ini merujuk pada hilangnya sang ketua umum Golkar Setya Novanto saat hendak dipanggil paksa oleh KPK pada Rabu (15/11) malam kemarin.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, perkara pergantian ketua umum adalah ranah DPD. Secara organisasi, pergantian ketua umum harus berdasarkan aspirasi DPP dan pengurus Golkar tingkat provinsi.
"Itu urusan DPP, bukan urusan luar DPP, kan DPP punya mekanisme sendiri," kata Firman saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/11).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Firman menolak jika dikatakan JK adalah orang luar dari Partai Golkar. Menurut dia, mekanisme di Golkar jelas soal pergantian ketua umum.
"Yang punya hak itukan DPP sama DPD I," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini kembali menekankan.
Firman mengajak, internal Golkar harusnya lebih merasa prihatin terhadap apa yang menimpa Novanto. Bukan malah memikirkan pergantian ketua umum. Menurut dia, setiap orang bisa saja dalam kondisi yang tengah dialami Novanto saat ini.
Firman mengatakan, belum ada niatan DPP membahas rapat pasca menghilangnya Novanto. Dia lagi-lagi mengajak semua pihak untuk prihatin.
"Perkara begini bisa menimpa siapa saja, ini musibah, tapi kita harus berpikir jernih dulu, tenangkan pikiran, inikan risiko politik," kata Firman.
Seperti diketahui, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menghilang Rabu (15/11) malam. KPK hendak menjemput paksa Novanto, sudah didatangi ke kediamannya di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, namun tak ada.
JK menilai, sudah waktunya Golkar ganti pemimpin. Menurut dia, kalau pimpinan partai menghilang, perlu diganti segera mungkin.
"Harus segera, kalau ketua menghina masa kaptennya menghina, masa tidak diganti kaptennya," ujar dia usai sambutan Rakernas Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).
"Iya ketua umum. Ketum menghilang bagaimana partainya, masa partai hilang juga. Mesti ada pemimpin yang baru muncul," imbuhnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaSenior Partai Golkar Musfihin Dahlan mengungkapkan alasan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya