JK dinilai punya masa lalu buruk, tak cocok jadi cawapres Jokowi
Merdeka.com - Sejumlah nama sudah beredar dan digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres Juli nanti. Salah satunya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla .
Namun wacana duet Jokowi - JK dinilai sulit terjadi. Sebab, JK dinilai punya historis yang buruk dengan PDIP sebagai pengusung Jokowi .
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargen menilai, sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres. Ada beberapa hal yang menguatkan usulannya ini.
-
Apa yang dilakukan oleh Megawati, SBY, dan JK di Pemilu 2024? Megawati, SBY dan Jusuf Kalla secara tidak langsung ikut bertarung di Pemilu 2024.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangkan dengan Jokowi ," kata Boni dalam pesan singkat, Senin (14/4).
Pertama, Boni menjelaskan, JK pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Menurut dia, ketika JK menjabat wakil presiden, PDIP babak belur digebuk.
"Dibongkar semua dan sasarannya kader PDIP ," tutur Boni.
Topik pilihan: Quick Count Pemilu 2014 | Koalisi Pilpres 2014
Apalagi, dia menambahkan, saat JK menjadi wapres, posisi PDIP adalah oposisi. Sehingga ia menilai motivasi JK ingin menjadi cawapres Jokowi dicurigai untuk mencari kekuasaan.
Berikutnya, Boni menyebut, bahwa perusahaan yang bernaung di Kalla Grup, itu membesar ketika JK menjabat wapres dan ketua umum Partai Golkar . Boni khawatir ketika nanti JK jadi wapres bisa lebih dominan dari presidennya.
"Ini (dikhawatirkan) bisa jadi lebih dominan dari presiden," kata Boni.
Terakhir, Boni menegaskan bahwa JK masih resmi sebagai petinggi Partai Golkar . Karenanya, ia curiga dengan JK ingin jadi cawapres bisa menjadi pintu masuk Golkar ke dalam kekuasaan.
"Saya kira Golkar perlu belajar jadi oposisi," sebut dia.
Selain itu, lanjut Boni, kalau PDIP mempertimbangkan karakter Jokowi yang benar-benar tulus yang berorientasi kerja, maka JK tidak pantas dijadikan cawapres Jokowi .
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan 2004 hingga 2009, JK cenderung berselisih paham dengan SBY.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla berbicara mengenai rekam jejak Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKeduanya sempat berpasangan hingga duduk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Baca SelengkapnyaSejumlah Presiden RI terdahulu tercatat pernah bermanuver menyiapkan penerus.
Baca SelengkapnyaJK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang
Baca SelengkapnyaKeresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaMuzani menilai, pernyataan JK tidak fair lantaran belum pernah menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaSetelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Wayan menilai sosok Jokowi sudah mulai berubah.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya