JK: Jika Golkar amankan Setnov, berhenti pakai slogan suara rakyat

Merdeka.com - Manuver kader Partai Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dituding sebagai bagian dari strategi mengamankan kasus yang membelit Ketua DPR Setya Novanto, membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengungkapkan kekesalannya. Saat ini semua mata tertuju pada kejelasan proses sidang etik di MKD. Semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus ini pada lembaga etik dewan.

Wapres JK menuturkan, Setya Novanto bisa tetap melenggang bebas dari hukuman jika MKD masuk angin. Apalagi jika ada upaya-upaya Partai Golkar menyelamatkannya. Jika ada strategi semacam itu, JK melihat Golkar tak pantas lagi menggunakan slogan sebagai suara rakyat.

Dalam pandangan Jusuf Kalla, ini merupakan saat yang tepat bagi Golkar untuk membuktikan slogan Suara Rakyat adalah Suara Golkar. Caranya dengan tidak membiarkan perkara pemerasan ini melenggang lolos di MKD.

"Orang bilang Golkar, saya jamin Golkar akan tetap mengatakan suara rakyat suara Golkar. Jadi kalau Golkar menghentikan ini (Pencatutan nama Presiden dan Wapres), berhenti pakai suara rakyat suara Golkar," tegas JK saat berpidato dalam forum Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).

JK menegaskan, rakyat menghendaki semua persoalan korupsi dan penyalahgunaan wewenang diselesaikan secara tuntas.

"Seperti itu. Masak Golkar, ini partai saya nih saya omongin karena penting ini jadi saya punya otoritas berbicara kan. Seperti itu," ucapnya JK.

Sebelumnya, Menjelang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk adili Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Fraksi Golkar mengganti total perwakilannya di MKD. Tiga orang hasil rotasi Golkar tersebut justru menghambat proses peradilan etik di alat kelengkapan dewan DPR yaitu MKD.

Beberapa kader Golkar yang baru dirotasi ialah Hardisoesilo diganti Kahar Muzakir, Dadang Muchtar diganti Ridwan Bae, dan Budi Supriyanto diganti Adies Kadir. Di hari perdananya mengikuti rapat pleno MKD, mereka langsung bermanuver dengan keras dibantu oleh perwakilan dari Fraksi Gerindra dan PPP.

Salah satu dari mereka, Ridwan berusaha menganulir hasil rapat MKD sebelumnya. Ridwan ingin MKD kembali berdebat mengenai keabsahan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor yang memakai kop surat kementerian. Tak hanya argumen semu yang dilontarkan, perwakilan Golkar juga berani menggebrak meja saat rapat pleno MKD.

Manuver dari perwakilan KMP tak hanya memperlambat kinerja MKD, mereka juga telah berhasil memunculkan wacana untuk mengambil keputusan melalui voting.