Follow
JK: Jika salah pilih, risiko 5 tahun ke depan
Merdeka.com - Cawapres Jusuf Kalla (JK) mengimbau masyarakat agar jangan sampai keliru dalam memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang. Apalagi memilih calon pemimpin yang kerap membuat kampanye hitam.
"Mengingatkan resiko kebangsaan jika salah pilih dan resiko 5 tahun ke depan, dari segi pemilu memang semua orang diajak untuk mendukung karena kami sekarang masalahnya mencari apa yang salah di antara kami. Maka dibuatlah fitnah. Itulah kampanye hitam," kata JK dalam dalam dialog bersama Forum Eksponen Aktivis 98 di Resto Banyuwangi - Hanggar Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
JK menilai tindakan kampanye hitam merupakan perbuatan kurang baik dan harus dihindari kelompok pendukungnya.
-
Bagaimana Ganjar-Mahfud hadapi kampanye hitam? 'Kampanye Hitam atau kampanye berbasis fitnah, hoax, dan ujaran kebencian wajib dilawan. Yang utama TPN sendiri tentu mengingatkan kepada personel TPN, relawan, partai pendukung untuk tidak melakukannya,' kata dia.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Apa saja jenis Tindak Pidana Pemilu yang umum? Tindak pidana pemilu melibatkan serangkaian pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen, intimidasi pemilih, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Bagaimana Jamaludin Malik melakukan kampanye? Caleg bernama Jamaludin Malik mencuri perhatian publik dengan kampanyenya yang menggunakan kostum ultraman. Alih-alih memasang foto sendiri, caleg dapil Jepara ini percaya diri dengan topengnya. Tak hanya berkostum seperti ultraman, Jamal juga mengajak tim suksesnya untuk mengenakan busana ninja Akatsuki. Gaya semacam ini dipakainya saat blusukan ke rumah warga.
"Untuk itu kita paham bahwa itu salah. Demokrasi syarat mutlak ketaatan hukum dan hak asasi manusia. Dengan mendengarkan suara rakyat dengan benar. Demokrasi tergantung kepemimpinan. Kepemimpinan tergantung rekam jejak," ujarnya.
Menurut JK bentuk fitnah apapun adalah salah satu bentuk kampanye hitam.
"Adanya fitnah-fitnah. Apapun yang seperti itu ya itulah kampanye hitam. Bangsa kita tergantung dalam lima tahun kepemimpinan. Mengubah kebangsaan dan mengubah negara," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca Selengkapnya
JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca Selengkapnya
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca Selengkapnya
Muzani menilai, pernyataan JK tidak fair lantaran belum pernah menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku menghormati pilihan politik Jokowi di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, hal ini dapat dipidana apabila narasi tersebut sampai ke tahap fitnah yang diarahkan kepada calon kepala daerah saat proses kampanye.
Baca Selengkapnya