JK juru damai konflik SARA hingga politik

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pernah mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia, misalnya konflik Aceh, Ambon dan Poso. Perdamaian itu relatif mulus.

Karena kiprahnya sebagai juru damai, pria yang disapa JK itu juga pernah menerima penghargaan Tokoh Perdamaian Dunia dari World Assembly of Youth (WAY) dalam acara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' di Kota Ambon, Maluku, pada tahun 2011 lalu.

Ketika itu JK menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Dia meraih penghargaan tersebut berkat jasanya dalam mendamaikan konflik berdarah di Ambon, Poso dan Aceh. Politikus senior Golkar itu memang dikenal mahir dalam penyelesaian konflik apapun.

Berikut konflik-konflik yang ditangani Jusuf Kalla dengan berujung damai dirangkum merdeka.com:

JK mediator Gerakan Aceh Merdeka dengan RI

Jusuf Kalla (JK) saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pemerintahan era Megawati menginginkan konflik Aceh segera selesai. Sebab keinginan itu karena konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menghabiskan waktu 30 tahun lalu. Ketika itu, Jusuf Kalla merekrut beberapa orang yang akan dijadikan sebagai tim untuk meretas perdamaian melalui sebuah perundingan damai. Salah satu rekrutannya Farid Husain untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada para anggota hingga petinggi GAM. Politikus Golkar ini mempunyai kemauan tinggi untuk penyelesaian konflik secara damai menjadi suatu dasar yang harus direalisasikan. Keberhasilan itu dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan antara pemerintah Ri dan GAM pada bulan Agustus 2005 lalu.Kesepakatan yang dilakukan secara bermartabat tidak akan memiliki pihak yang dirugikan atau dipermalukan. Karena, apabila dalam kesepakatan perundingan terdapat pihak yang mengalami kekalahan dalam realisasinya akan mengalami kendala dan komitmen untuk mendamaikan Aceh tidak akan terlaksana.Selain itu, JK juga memiliki tiga dasar dalam acuan penyelesaian konflik. Pertama, solusi politis, dibuatnya sebuah undang-undang yang baru yang dapat mewakili aspirasi rakyat Aceh. Kedua, solusi ekonomi dengan memberikan hasil-hasil sumber daya alam untuk digunakan sendiri oleh rakyat Aceh. Ketiga, solusi sosial, adalah sebuah bentuk reintegrasi yang mana memungkinkan eks pejuang GAM yang menuntut kemerdekaan dapat kembali berbaur ke dalam kegiatan normal sosial bermasyarakat.

JK redakan konflik SARA di Poso dan Ambon

Jusuf Kalla (JK) pernah mendamaikan konflik Suku Agama dan Ras di Poso, Sulawesi Selatan pada tahun 2002 lalu. Saat itu, Presiden Megawati menugasi JK yang kala itu menjabat Menko Kesra itu untuk menyelesaikan masalah sosial ribuan pengungsi Poso. JK langsung mengunjungi Poso untuk melihat kondisi sesungguhnya.Di situ terdapat 40.000 pengungsi Poso. JK berpikir, jika bantuan terus diberikan tanpa penyelesaian konflik, tidak ada gunanya. Dia pun melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai. Dia mengundang kedua pihak untuk bertemu di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Februari 2002. Kesepakatan damai di antara yang bertikai, yang disebut Perjanjian Malino I, diteken pada 20 Desember 2001.Tak hanya itu, JK juga meredakan konflik yang sama di Ambon pada tahun 2002 lalu. Mereka yang bertikai pun diajak di tempatnya sama, yakni di Malino. Dengan pengalaman bernegosiasi saat menjadi pengusaha, ia menyadarkan semua pihak bahwa konflik tidak menguntungkan sedikit pun. JK pun berhasil mendinginkan emosi pihak yang bertikai yang hadir dalam perundingan, sehingga mereka sepakat untuk berdamai. Maka, terbitlah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Malino II, 22 Februari 2002.

Disaksikan JK, kubu Agung dan Ical setuju Golkar islah

Setelah sekian bulan pengurus Golkar dari kedua belah kubu sepakat islah di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam pidatonya, JK membacakan kesepakatan tentang keikutsertaan Partai Golkar dalam Pilkada 2015. "Menyatukan tekad kita untuk mengupayakan kita tetap satu. Karena Pilkada kita menghadapi partai lain. Kalau kita pecah," kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla membuka acara, Sabtu (30/5).Penandatanganan MoU tersebut oleh Ical dan Agung Laksono, Idrus Marham, dan Zainuddin Amali. Selain itu Jusuf Kalla juga menandatangani MoU sebagai saksi.Kedua kubu yang sepakat islah demi menghadapi Pilkada serentak. JK berinisiatif menjadi penengah kedua kubu.

JK tangani kisruh Menpora Imam dan PSSI

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan perundingan antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahwari, terkait kisruh sepakbola nasional. Hal itu melihat sanksi FIFA membayangi Indonesia.Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) memberikan jangka waktu pada Kamis (29/5) untuk Indonesia menyelesaikan masalah intervensi pemerintah terhadap PSSI. Namun, jika PSSI dan Menpora tak menemukan solusi mengenai sepakbola nasional, maka FIFA menjatuhkan sanksi PSSI. "Tadi sudah ketemu Menpora dengan PSSI. Kita bahas masalah persepakbolaan nasional, tentu juga di sini dalam pengorganisasiannya tentu PSSI," ujar JK di Jakarta, Senin (25/5) kemarin.Dalam pertemuan PSSI dan Menpora, kata dia semua pihak bersepakat kembali mengaktifkan induk organisasi Sepakbola Indonesia itu dan menjalankan kompetisi."Tadi disepakati, yang pertama persepakbolaan nasional harus tetap jalan dengan baik. Tetap kompetisi dengan baik. Tentu karena itulah maka PSSI harus aktif lagi," lanjutnya.Selain itu, Jusuf Kalla, meminta Kemenpora bercermin terhadap kasus skandal korupsi FIFA menjelang pemilihan presiden FIFA. Beberapa petinggi FIFA diciduk oleh FBI. "?Kalau FIFA yang diambil tindakan itu orangnya yang berbuat. Memang sedikit berbeda dengan Indonesia, yang diambil tindakannya? malah PSSI," ujar JK."?Kalau FIFA kemudian kan yang ditangkap orangnya yang bersalah, bukan FIFA-nya yang dibekukan sehingga sepakbola tetap jalan terus," tandasnya.