JK: Kader Golkar disuruh pilih Prabowo-Hatta, di mana logikanya
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang memecat kader partainya lantaran membelok dukung pasangan dia dan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Ical patut disalahkan dalam persoalan tersebut.
"Kita sayangkan bahwa hak-hak untuk, katakanlah mempunyai pandangan berbeda, bukan memilih Golkar jangan lupa. Kalau memilih Golkar harus diberikan sanksi. Tapi bukan hal milih memilih Golkar, karena Ical di situ diberi sanksi, kan bukan Ical di situ ketua umum Gerindra, ketua umum PAN (Prabowo - Hatta). Harus disuruh memilih ketuanya dibanding kader Golkar. Di mana letak logikanya," ujar JK kepada wartawan di Kediaman Ginadjar Kartasasmitha, Jalan Daksa 2 No 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/5).
JK menuturkan, partai berlogo pohon beringin itu tidak relevan mendukung partai lain ketimbang kader partainya sendiri. Seharusnya di internal Golkar harus mengedepankan tatanan demokrasi.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Saya bicara Pak Ical, ini di Golkar demokrasi. Setiap orang mempunyai hak memilih dan dipilih, itu hak asasi. Tidak bisa dikendalikan selama yang dipilih itu partai yah langsung diberi sanksi," terang JK.
"Kalau seorang pengurus Golkar mengkampanyekan Gerindra itu tidak bagus. Tapi soal memilih kader Golkar apa yang salah? dari pada memilih partai lain," sambungnya.
Seperti diketahui, banyak para kader Golkar yang ogah ikut perintah Ical dalam mendukung pencapresan Prabowo - Hatta. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut B Pandjaitan. Luhut lebih memilih berpaling mendukung pasangan Jokowi - JK di Pilpres. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaDalam Survei LSI Denny JA, terungkap Golkar lebih memilih merapat ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca Selengkapnyamerupakan tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sosoknya harus dihormati.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan akan mendukung salah satu calon dari dua capres, antara Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar terbuka bagi partai lain yang mengajukan kadernya untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaZulhas menegaskan, dukungan PAN ke Prabowo merupakan keputusan partai.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai tidak ada jaminan kerjasama yang terjalin saat ini akan terus abadi.
Baca Selengkapnya