JK: Kalau pertemuan menjurus ke politik uang tentu salah!
Merdeka.com - Komite Etik Munaslub Golkar memergoki salah seorang caketum Golkar diam-diam menemui pengurus DPD I Golkar Kalimantan Barat di sebuah hotel. Pertemuan ini diyakini terkait pemilihan ketua umum di munaslub dan bertentangan dengan aturan main panitia.
Menanggapi hal ini, tokoh senior partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah jika caketum menggelar pertemuan dengan pengurus-pengurus yang ada di daerah. Hanya saja, akan menjadi masalah jika pertemuan itu menjurus pada jual beli dukungan saat pemilihan.
"Saya tidak tahu batasannya etik itu. Ya tergantung pertemuannya. Kalau maksud pertemuannya menjurus ke politik uang tentu salah," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan pihaknya menangkap tangan seorang caketum Golkar dan pengurus DPD I Golkar Kalimantan Barat pada (10/5) kemarin.
Pertemuan Caketum dan pengurus DPD I Golkar itu diduga kuat terkait pemilihan ketua umum di Munaslub Golkar 15 - 17 Mei mendatang. Pertemuan itu dilakukan di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Anggota Komite etik menangkap tangan pertemuan salah satu caketum Golkar dengan seorang ketua DPD I Kalbar pada pukul 12.00 WIB siang tadi," ujar Lawrence saat dihubungi, Selasa (10/5).
Ketika ditanya lebih lanjut siapa caketum yang tertangkap tangan oleh pihaknya itu, Lawrence enggan mengungkapkannya. Namun, dirinya mengatakan bahwa sudah ada bukti foto yang dipegang oleh Komite Etik, terkait pertemuan tersebut.
"Kami tidak bisa bocorkan siapa caketumnya. Komite etik mendapatkan bukti foto dalam pertemuan tersebut," ujar Lawrence.
Dengan adanya penemuan ini, lanjut Lawrence, maka dalam waktu dekat Komite Etik akan segera memprosesnya, untuk melihat apakah ada pelanggaran yang bisa dibuktikan dan berpotensi dikenakan hukuman berat.
"Bisa diskualifikasi. Minggu ini kita akan lakukan persidangan," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Menyatakan Terperiksa Sudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku,"
Baca SelengkapnyaKasus penyelenggaraan formula E 2022 sempat dikaitkan dengan Anies yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJimly berbicara mengenai etika yang saat ini terus menjadi sorotan publik
Baca SelengkapnyaJK menegaskan dalam dunia bisnis ada dua hal yang digaris bawahi, yakni untung dan rugi.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, sidang putusan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak digelar hari ini secara terbuka.
Baca SelengkapnyaAlbertina menilai komunikasi yang dilakukan Johanis dengan pejabat Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Baca Selengkapnya