Follow
JK: Kita tidak boleh obral Perppu
Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Alasan dari KIH mendesak penerbitan Perppu didasari oleh alasan UU MD3 yang ada saat ini sarat kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjegal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Presiden Jokowi tidak boleh mengobral Perppu. Menurutnya, Perppu bisa dikeluarkan apabila kondisi mendesak.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Kenapa KPPS diperlukan? Peran utama KPPS adalah menyelenggarakan proses pemungutan suara secara jujur, adil, dan transparan, serta menghitung dan mencatat hasil suara sesuai dengan aturan yang berlaku.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Saya kira kita tidak boleh obral itu Perppu, itu kan kalau keadaannya memaksa. Ini masih bisa dimusyawarahkan," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
JK bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melakukan pembicaraan terkait hal ini.
"Itu pasti, nanti sore lah kita bicarakan," tutur JK. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.
Baca Selengkapnya
PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca Selengkapnya