JK klaim Jokowi-JK punya banyak amal dan tak punya dosa sosial
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) mengatakan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla tidak memiliki dosa sosial karena itu sulit dicari kelemahannya. Sehingga yang muncul, kata dia, banyak kampanye hitam dan fitnah.
"Orang mau menjadi presiden harus lebih banyak amal sosialnya daripada dosa sosialnya. Jokowi - JK Insya Allah banyak amal sosialnya. Dan alhamdulillah tak punya dosa sosial, tak korupsi," kata JK saat berdialog dengan relawan Jokowi - JK di markas besar "Tuah Sakato" di Padang, Sumbar, Jumat (6/6).
Seperti diberitakan Antara, Jusuf Kalla bersama Ny Mufidah Kalla dan rombongan melanjutkan kampanye ke Padang, Sumbar setelah sehari sebelumnya melakukan kampanye di Aceh. Besok rencananya akan berlanjut ke Pekan Baru, Riau.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa klaim Prabowo tentang dirinya dan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan. Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
Ikut dalam rombongan antara lain Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, dari PKB Abdul Kadir Karding dan Nasdem Sugeng Suparwoto.
Jusuf Kalla melanjutkan, karena pasangan Jokowi - JK sulit dicari kelemahannya maka yang muncul berbagai kampanye hitam dan fitnah. Misalnya, dia mencontohkan adanya kampanye hitam yang meragukan keislaman Jokowi.
JK juga mengatakan tidak gentar dengan banyaknya dukungan parpol terhadap pasangan lawan. Menurut dia orang sering salah sangka dalam pilpres, bukan memilih parpol namun memilih figur. Karena itu Kalla optimistis rakyat akan lebih memilih Jokowi - JK.
"Dalam pilpres yang dipilih figur, tidak berapa banyak jumlah parpol," kata Jusuf Kalla menegaskan.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Antara saya dan Pak Jokowi tidak pernah saling menyakiti, Pak Jokowi adalah patriot," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran meminta relawan tidak ragu memilih Prabowo-Gibran bila menganggap Jokowi orang hebat.
Baca SelengkapnyaProgram KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat apabila ada kesalahan
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaHal itu diucapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan 2024 di Gedung MPR/DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya