JK: Mengevaluasi menteri tidak berarti diganti
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kinerja para menteri Kabinet Kerja dinilai dari beberapa hal. Namun, paling utama adalah hasil dan capaian dari program-programnya.
"Menteri itu kinerjanya diukur daripada apa yang dicapai. Dari tugas-tugasnya untuk kemajuan bangsa ini. Tentu ada yang baik ada yang belum harus diusahakan. Ada juga tentu yang harus diperbaiki," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Setahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, beberapa lembaga survei mendapati hanya empat menteri Kabinet Kerja yang berkinerja baik. Keempat menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Itu kinerja baik dari sisi penglihatan masyarakat dan sisi kinerja sesuai ukuran pemerintah. Tentu kadang-kadang agak beda. Masyarakat umumnya menilai dari sisi penglihatannya, heroismenya, sikapnya, tapi ada hal lain sejauh mana bidang yang ditugaskan itu memberikan dampak kemajuan atau tidak," papar JK.
Lebih lanjut JK mengatakan, ada beberapa tolak ukur yang menjadi patokan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.
"Ya katakanlah di bidang sesuatu produktivitasnya macam mana, bagaimana sumbangannya kepada pembangunan, bagaimana partisipasi masyarakat yang kuat di bidang, ya seperti itu," jelas JK.
Meski ada evaluasi kinerja menteri kabinet, namun JK mengatakan, evaluasi kinerja menteri tidak serta merta mengganti posisi menteri tersebut. Apabila kinerja menteri dinilai kurang memuaskan, maka ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum pada akhirnya memutuskan mengganti posisi menteri yang dimaksud.
"Evaluasi kan tidak harus diganti, mungkin dengan dinasihati, ditegur, bisa jadi diberikan dukungan, diperiksa anggaran lebih banyak, macam-macam. Ya tergantung kemampuan," jelas JK.
Meski demikian, JK mengatakan sudah ada menteri yang ditegur berkaitan dengan kinerjanya. "Ya ditegur macam-macam, kita panggil ke sini kenapa tidak sampai seperti ini, itu kan juga teguran," tutur JK.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, jumlah untuk kementerian sudah diatur oleh undang-undang
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menanggapi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya