Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK: Mengevaluasi menteri tidak berarti diganti

JK: Mengevaluasi menteri tidak berarti diganti Jusuf Kalla di Sidang Majelis PBB. ©Reuters/Eduardo Munoz

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kinerja para menteri Kabinet Kerja dinilai dari beberapa hal. Namun, paling utama adalah hasil dan capaian dari program-programnya.

"Menteri itu kinerjanya diukur daripada apa yang dicapai. Dari tugas-tugasnya untuk kemajuan bangsa ini. Tentu ada yang baik ada yang belum harus diusahakan. Ada juga tentu yang harus diperbaiki," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Setahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, beberapa lembaga survei mendapati hanya empat menteri Kabinet Kerja yang berkinerja baik. Keempat menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Itu kinerja baik dari sisi penglihatan masyarakat dan sisi kinerja sesuai ukuran pemerintah. Tentu kadang-kadang agak beda. Masyarakat umumnya menilai dari sisi penglihatannya, heroismenya, sikapnya, tapi ada hal lain sejauh mana bidang yang ditugaskan itu memberikan dampak kemajuan atau tidak," papar JK.

Lebih lanjut JK mengatakan, ada beberapa tolak ukur yang menjadi patokan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.

"Ya katakanlah di bidang sesuatu produktivitasnya macam mana, bagaimana sumbangannya kepada pembangunan, bagaimana partisipasi masyarakat yang kuat di bidang, ya seperti itu," jelas JK.

Meski ada evaluasi kinerja menteri kabinet, namun JK mengatakan, evaluasi kinerja menteri tidak serta merta mengganti posisi menteri tersebut. Apabila kinerja menteri dinilai kurang memuaskan, maka ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum pada akhirnya memutuskan mengganti posisi menteri yang dimaksud.

"Evaluasi kan tidak harus diganti, mungkin dengan dinasihati, ditegur, bisa jadi diberikan dukungan, diperiksa anggaran lebih banyak, macam-macam. Ya tergantung kemampuan," jelas JK.

Meski demikian, JK mengatakan sudah ada menteri yang ditegur berkaitan dengan kinerjanya. "Ya ditegur macam-macam, kita panggil ke sini kenapa tidak sampai seperti ini, itu kan juga teguran," tutur JK.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Beredar Dokumen Setneg Semua Menteri PDIP Dicopot, Ini Kata Istana soal Peluang Reshuffle
Beredar Dokumen Setneg Semua Menteri PDIP Dicopot, Ini Kata Istana soal Peluang Reshuffle

Dari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru

Presiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet: Bisa Saja Kalau Diperlukan
Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet: Bisa Saja Kalau Diperlukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kompak Ganjar-Mahfud Kritik Keras Banyaknya Kementerian, Langgar Aturan & Sumber Korupsi
VIDEO: Kompak Ganjar-Mahfud Kritik Keras Banyaknya Kementerian, Langgar Aturan & Sumber Korupsi

Menurut Ganjar, jumlah untuk kementerian sudah diatur oleh undang-undang

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Ini Kata JK soal Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran
Ini Kata JK soal Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran

Jusuf Kalla menanggapi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya