JK Minta Yang Tak Setuju 10 Nama Capim KPK Lobi DPR

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, publik yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK pilihan pansel KPK agar melobi ke DPR. Sebab, nantinya, kata dia, penetapan calon pimpinan antirasuah akan diputuskan pihak DPR.

"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobi ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (4/9).

JK menjelaskan, pemerintah berdasarkan sistem dalam UU mengatakan pansel sudah dibentuk secara independen. Tidak ada, kata dia, pelibatan pemerintah sama sekali. Proses yang dilakukan juga, kata dia, sudah cukup transparan.

"Tapi pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi dengan pendapatan begitu. Kalau semua ditanya, di sini ada 5 pendapat. Tidak mungkin Anda semua pendapat diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan orang menjadi 10 orang, ke DPR terus DPR yang milih," ungkap JK.

Diketahui sebelumnya, Panitia seleksi (pansel) menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, sejumlah pegiat antikorupsi meminta Jokowi kocok ulang nama capim tersebut.

Alasannya, terdapat sejumlah nama yang dianggap tak layak. Misalnya, ada calon yang pernah melanggar etik saat menjabat di KPK. Ada juga calon yang secara terbuka tak ingin mengusut kasus korupsi yang melibatkan Kejaksaan dan Polri.

Namun Jokowi menegaskan, setuju dengan hasil kerja Pansel KPK. Jokowi bahkan telah menyerahkan 10 Capim KPK itu untuk diuji di DPR.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini