JK ngaku tak tahu ada iuran Rp 1 miliar dari caketum Golkar

Merdeka.com - Mantan ketum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), mengaku tak tahu soal iuran Rp 1 miliar yang dibebankan pada calon ketua umum (caketum) di Munaslub mendatang.

"Saya belum tahu itu," ujar JK usai menghadiri acara Apkasi International Trade and Investment Summit 12th Indonesia Inveatment Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).

Kendati belum tahu, menurut JK, syarat iuran tersebut tidak menjadi masalah selama formatnya diubah. Dalam hal ini, iuran tersebut diasumsikan sebagai sumbangan untuk panitia pelaksana Munaslub.

"Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal. Bukan cara untuk orang mendaftar tapi berpartisipasi dalam kepanitiaan," bebernya.

Dalam penyelenggaraan Munaslub, jelas JK, caketum Golkar memang pantas terlibat dalam hal pendanaan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Munaslub merupakan rangkaian acara akbar yang digelar untuk menentukan masa depan Golkar pada periode berikutnya.

"Ya semua gotong royong untuk membantu panitia untuk penyelenggaraan itu. Tidak ada salah salah kalau menyumbang kan. Asal jelas dari mana uangnya," tuntasnya.

Diberitakan sebelumnya, Panitia Munaslub Golkar mewajibkan para calon ketua umum untuk setor uang Rp 1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari money politic dalam pemilihan ketua umum di munaslub yang digelar 15-17 Mei mendatang.

Steering Committee Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno DPP Golkar sudah menetapkan iuran Rp 1 miliar bagi seluruh caketum Golkar. Tidak ada penolakan dalam aturan tersebut bahkan ditetapkan secara aklamasi.

"Karena SC sudah menjelaskan dengan filosofinya, dan floor menerima. Filosofinya itu supaya jangan ada money politics. Sehingga semua diputuskan secara aklamasi, tidak ada bantahan, nggak ada apa-apa," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (28/4).

Selain untuk menghindari money politic, uang setoran ini juga untuk menambah biaya pengeluaran munaslub Golkar di Bali ini senilai Rp 47 miliar.

"Munas butuhkan biaya sejumlah sekian, Rp 47 M. Dari situ ditanggung bakal calon Rp 1 M per calon. Dasarnya untuk biayai munas, transport, supaya mereka tidak money politics," pungkasnya.