JK nilai hadirnya polisi & BIN di #2019GantiPresiden buat kurangi efek kekacauan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim pemerintah tidak antikritik terkait gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau. Hadirnya aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurut JK adalah bentuk untuk mengurangi efek kekacauan.

"Ya itu barangkali bukan soal pemerintah meredam. Itu untuk mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada berlawanan di jalan bagaimana? Itu kan polisi, polisi tugasnya bukan soal politik. Mencegah adanya konflik," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (28/8).

Dia menilai semua pihak pun tidak setuju jika gerakan tersebut berujung jadi konflik. JK juga meminta kepada semua pihak agar tidak memulai kampanye sebelum waktunya.

"Karena ada juga orang tidak setuju. Tapi kalau bilang 'pilih ini', pasti tidak diapa-apain. Tapi jangan berkonflik lah gitu. Jangan mengatakan 'jangan pilih A', itu kan berarti jangan pilih A. Cuma katanya ganti presiden, berarti jangan pilih A. Itu kan belum waktunya, dan kampanye tidak begitu caranya," ungkap JK.

Sebelumnya, deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh. Di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan, Neno Warisman diadang massa yang menolak deklarasi. Belakangan BIN mengakui terlibat dalam pemulangan Neno ke Jakarta.