Follow
JK sebut 5 daerah batal ikut Pilkada serentak ditunda sampai 21 hari
Merdeka.com - Penyelenggaraan Pilkada di 5 daerah terpaksa ditunda. Kelima daerah itu, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun, Manado, Kabupaten Fakfak dan kota Pematang Siantar.
Wapres Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan 5 daerah yang batal ikut Pilkada serentak akan ditunda hingga 21 hari.
"Iya, Kalteng, Manado, Simalungan, memang aturan begitu. Kalau ada masalah ditunda sampai 21 hari. Karena itu keputusan last minute daripada PT TUN. Ya bagaimana itu putusan pengadilan," ujar JK kepada wartawan di Crown Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (9/12).
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Bagaimana cara pelaksanaan Pilkada serentak 2024? Pilkada serentak ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan diadakan pada waktu yang sama, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban administratif dan logistik bagi penyelenggara pemilu.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana cara Pilkada serentak 2024 diselenggarakan? Tahapan Pilkada 2024 sendiri telah ditetapkan dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.
-
Bagaimana Pilkada Serentak 2024 dilakukan? Pemilihan dilaksanakan secara langsung dan demokratis berdasarkan 6 asas berikut ini: Asas Langsung:Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Ini memastikan partisipasi langsung dari warga negara dalam memilih perwakilan mereka.Asas Umum:Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal berhak ikut dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon. Ini memastikan inklusivitas dan kesempatan yang sama bagi semua.Asas Bebas:Setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan. Kebebasan ini berdasarkan hati nurani dan kepentingan pribadi. Asas Rahasia:Kerahasiaan pemilih harus dijamin. Dalam memberikan suara, identitas pemilih tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.Asas Jujur:Penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini memastikan integritas proses pemilu.Asas Adil:Setiap pihak yang terlibat dalam pemilu harus diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan. Asas ini menjamin kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, lanjut JK, penyelenggaraan Pilkada serentak dinilai lebih efisien dibandingkan jika digelar di masing-masing daerah.
"Apa pun, pilkada serentak jauh lebih efisien daripada pilkada masing-maisng," tuturnya.
Menurut JK, pilkada yang diselenggarakan secara serentak menekan biaya kampanye dan meminimalisir konflik.
"Karena itu bisa kampanye bersama, mengurangi biaya yang tidak terlalu besar, tidak melibatkan konflik-konflik. Dulu tiap minggu ada pilkada, sekarang disatukan," imbuh JK.
Seperti diketahui, semula sebanyak 269 daerah terjadwal melakukan pilkada hari ini, namun 5 wilayah mengalami persoalan hukum sehingga hanya 264 wilayah menyelenggarakan pilkada. 5 wilayah itu adalah Kalimantan Tengah, Fakfak, Simalungun, Manado dan Kabupaten Pematang Siantar yang pelaksanaannya ditunda karena ada persoalan dalam proses pencalonan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Karena Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Temuan KPU beragam salah satunya kejadian luar biasa di Jambi.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Meskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungki
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Salah satu penyebab rendahnya partisipasi karena kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.
Baca Selengkapnya