JK sebut Agung-Ical kompak gandeng KPK hindari politik uang di Munas

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri untuk mengawasi Musyawarah Nasional Partai Golkar pada bulan April mendatang. Sebab, diketahui beredar kabar adanya Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar bagi-bagi 10 ribu dollar Singapura ke para pemilik suara.

"Ya karena itulah DPP Ketua Pak Ical dan Agung minta KPK dan Bareskrim turut mengawasinya," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/2).

Namun, dalam menanggapi adanya kabar money politik saat Munas Golkar, JK membantahnya. Dia mengharapkan kader Golkar untuk memilih calon ketua umum sesuai hati nurani.

"Bukan. Boleh saja mereka ambil uangnya tapi tidak pilih," kata dia.

Sementara pencalonan ketua umum oleh Setya Novanto, ia enggan menanggapinya. Menurut dia, hal menjadi hak dari DPD I dan DPD II Golkar yang akan memilih para calon ketua umum Golkar, termasuk apakah akan memilih mantan Ketua DPR itu.

"Yang memilih kan bukan saya, yang memilih dari daerah. pasti daerah itu kan memilih yang mempunyai latar belakang yang baik, yang mampu, bersih, pasti," kata dia.