JK sebut KIH dan KMP mencair di pilkada serentak
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan agar pemerintah berhati-hati dalam menghadapi pilkada serentak. Menurut JK, pemerintah telah membentuk satgas netralitas agar PNS dan aparat tetap netral dalam menghadapi pilkada serentak.
"Iya itu kan pasti seperti itu, kita ingin stabil, aman politik di negeri ini. Karena itu kan kemarin juga baru diresmikan satgas netralitas daripada seluruh aparatur sipil negara dan seluruh aparat. Harus netral semua aparat itu. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan. Itu harus tetap dijalankan," kata JK di Halim Perdanakusuma,Jakarta, Sabtu (24/10).
JK menampik bila ada ancaman dari parpol koalisi seperti halnya gelaran Pilpres 2014. JK menegaskan, KIH dan KMP dalam pilkada serentak ini sudah mencair.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
"Ah tidak-tidak, ini kan di pilkada itu sudah cair. Tidak ada urusannya KIH-KMP, karena ada yang suatu daerah yang koalisinya kalau PDIP dengan Demokrat atau PDIP dengan PKS, ada juga pasangan dengan Golkar, dengan Gerindra, macam-macam. Cair sekali. Kita bersyukur di pilkada tidak ada pengelompokan, hanya penentuan tokohnya saja siapa memilih siapa," jelas JK.
Menurut JK, jika pemerintah membangun komunikasi dengan partai-partai pendukung agar pilkada serentak lancar adalah hal yang wajar. Sebab, pemerintah ditopang oleh koalisi parpol yang dulunya mencalonkan capres dan cawapres kala Pilpres 2014.
"Otomatis harus selalu berkonsultasi. Itulah goal politik di demokrasi. Kalau tidak berkonsultasi pendukungnya, itu berarti tidak ada komunikasi dengan eksekutifnya. Hal itu hal yang wajar di mana pun di dunia, malah ada di negara lain, kayak di Malaysia, justru ketuanya terpilih sebagai menteri sekaligus ketua partai. Kayak Jepang juga, kita tidak, kita lebih longgar malah," tutup JK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaFadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya