Follow
JK soal jaksa agung: Jangan lihat sisi politis, tapi pengalaman
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak punya pilihan jika Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Sebab, penunjukan jaksa agung merupakan hak prerogatif presiden.
JK menekankan, Prasetyo jangan hanya dilihat dari sisi politisinya saja. Melainkan, kemampuan Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
"Apa saya ada hak untuk setuju atau tidak setuju? Kalau orang berpengalaman pasti mampu dong, kita bicara soal kemampuan," ujar JK di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/11).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
JK mengatakan, senang atau tidak dengan penunjukan jaksa agung itu bagian dari demokrasi. JK yakin pilihan Jokowi melihat Prasetyo dari sisi kapasitas, bukan pilihan partai pendukungnya.
"Senang tidak senang adalah demokrasi. Tetapi soal jaksa agung itu berdasarkan kapasitas, tidak berdasarkan pilihan partai," ujarnya.
Apalagi, selama ini ada menteri yang juga dari golongan partai politik. Banyak dari mereka, kata JK, juga mampu melaksanakan tugasnya.
"Apa sih bebas orang? menteri juga dari partai, selama mampu ya kenapa tidak," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Anwar Usman menjawab opini publik tentang istilah 'Mahkamah Keluarga'.
Baca Selengkapnya
Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.
Baca Selengkapnya
Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya