JK soal Susunan Kabinet: Jangan Kursinya Sedikit Dapat Lebih Banyak
Merdeka.com - Jokowi-Ma'ruf Amin tengah menimbang sejumlah nama untuk menjadi menteri di kabinet periode 2019-2024. Para partai politik dan ormas telah diminta setor nama untuk dipertimbangkan jadi menteri.
Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk mengelola kekuasaan lebih bijaksana yaitu dengan membuat peta politik.
"Pertama harus dibikin polanya, katakanlah kalau anda berbicara untuk kekuasaan, berapa dari partai politik berapa non partai artinya profesional, kan disusun dulu, ditentukan dulu," kata JK saat memberikan arahan dihadapan para peserta kuliah umum PPRA LIX dan PPSA XXI Tahun 2019 Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mendukung kerja kabinet? Dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, Sekretariat Kabinet akan memberi dukungan manajemen melalui beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut, Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Kemudian, setelah itu menentukan jumlah di kabinet disesuaikan dengan perolehan partai politik di kabinet. Dan harus dilakukan dengan adil.
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," lanjut JK.
JK menjelaskan, untuk menyusun kabinet kerja tidak mudah dan asal mengambil keputusan partai. Perlu dipikirkan dengan matang.
Dalam keputusan tersebut jajaran kabinet harus ada harmonisasi antara politik, wilayah, antar agama serta gender, tingkat kemampuan, hingga profesionalisme. Serta didukung seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, kata JK, terjadi suatu harmoni kekuasaan.
"Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu, karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender," kata JK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menanggapi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK berharap agar Ganjar jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang harus mengikuti jejak Megawati sebagai pemimpin yang demokratis.
Baca SelengkapnyaMuzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.
Baca SelengkapnyaDia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaMayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya