JK tak tahu alasan DPR minta dana aspirasi Rp 20 M per anggota
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan balik rencana DPR memasukkan anggaran dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota dalam APBN 2016. Menurutnya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini juga berdasarkan aspirasi dari DPR.
"Tentu anggaran ada kriterianya, pembangunan. Sebenarnya begitu anggaran itu diputuskan DPR dalam undang-undang (APBN) itu kan sudah aspirasi," tutur Kalla di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/6).
Pembahasan undang-undang dan yang dilakukan DPR selama ini, kata JK sudah merupakan bentuk aspirasi DPR. "Apakah ada yang bukan aspirasi DPR?" tanya Kalla.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Kalla mengaku tidak tahu apa alasan di balik permintaan dana aspirasi itu. "Saya belum tahu," pungkasnya.
Badan Anggaran DPR resmi mengajukan usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota dalam pembahasan RAPBN 2016. "Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan. Operasional lewat pemda. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota. Hanya sampaikan aspirasi," ujar kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).
Ahmadi menambahkan dana tersebut akan diakomodir sesuai dengan program-program aspirasi usulan masyarakat di dapil masing-masing. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR RI menggelar Rapat Paripurna pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaDPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya