Follow
JK tegaskan menteri yang nyalon gubernur harus keluar kabinet
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menilai, jika ada Menteri yang akan mencalonkan diri di Pilkada serentak 2018 otomatis harus mundur dari jabatannya. Karena menurut dia, jika ingin maju dalam pilgub harus kampanye dan keluar dari kabinet.
"Ya mesti kampanye kan, kalau kampanye ya keluar dari kabinet," kata Jusuf Kalla usai meninjau Venue di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dia pun menegaskan, menteri tersebut otomatis diganti. Lalu dia pun mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang berada di sampingnya.
-
Kenapa caleg terpilih harus mundur? Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? 'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Bagaimana caleg terpilih mengajukan pengunduran diri? 'Syarat atau dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan adalah serahkan dokumen paling lambat 5 hari setelah penetapan paslon. Berupa surat pengajuan diri sebagai anggota DPR DPD dan DPRD terpilih,' jelas dia.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Siapa yang menjadi calon gubernur Jawa Barat? Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu menggagas program Teras ASIH.
"Ya otomatis kalau kampanye kan tidak boleh. Kalau Pak Basuki (Menteri PUPR) mau jadi Gubernur di mana Jawa Tengah, Kulonprogo, bupati gitu kan. Ya mesti keluar," imbuh dia.
Diketahui, salah satu menteri yang akan bertarung di Pilgub Jawa Timur 2018 yaitu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Golkar pun tegas menyatakan akan mengusung Khofifah, namun menunggu kepastian Khofifah mundur dari kabinet.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Khofifah Indar Parawansa dari jabatan Menteri Sosial. Hingga saat ini, Jokowi hanya menerima informasi secara lisan dari Khofifah soal keinginannya bertarung di Pilgub Jawa Timur 2018.
"Sampai saat ini belum saya terima surat resmi yang masuk ke meja saya," ucapnya usai membuka Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2017 di Hall A dan B Balai Sidang, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Beberapa hari terakhir, Jokowi melakukan kunjungan kerja bersama Khofifah. Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak mendapat laporan resmi dari perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 itu.
"Kemarin juga dengan saya seharian di Bali. Ke sana ke sini dengan saya," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, Khofifah harus mengajukan surat resmi pengunduran diri sebelum bertarung di Pilgub Jatim.
"Semestinya harus," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca Selengkapnya
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya
Kepala daerah rela mundur demi maju sebagai caleg di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil berpotensi tidak terealisasi.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya
Kepala daerah berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyarankan pejabat publik yang ikut pemilihan umum (Pemilu) 2024, untuk mundur dari jabatan yang diemban
Baca Selengkapnya