JK tertawa ditanya Setya Novanto menang praperadilan
Merdeka.com - Tim Pengkajian Partai Golkar merekomendasikan untuk penonaktifan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar. Hasil kajian menyebutkan, elektabilitas Golkar merosot karena sang ketua umum jadi tersangka e-KTP.
Pro kontra pun terjadi di internal Golkar. Ada yang setuju Novanto nonaktif, ada juga yang menolak keras.
Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menepis adanya perpecahan di internal Partai Golkar. Dia mengakui ada perbedaan, tapi hanya terkait soal pendapat saja.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
"Saya kira enggak, cuma berbeda pendapat, tapi tidak pecah. Anda juga kadang berbeda pendapat dengan istri tapi juga tidak bercerai kan," kata Jusuf Kalla di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Kemudian, ketika ditanya soal hasil praperadilan Setya Novanto, JK tidak ingin berkomentar masalah itu. Sembari tertawa, dia menyerahkan persoalan itu kepada KPK. "Hahaha itu tanya KPK saja," kata JK.
Diketahui sebelumnya, usai putusan praperadilan Setya Novanto, internal Partai Golkar merekomendasikan beberapa hal untuk memperbaiki citra Partai Golkar. Salah satu rekomendasi dari tim pengkajian pun meminta agar Golkar menonaktifkan Novanto dari ketua umum. Hal ini dilakukan guna penyelamatan Golkar jelang Pemilu 2019.
Rapat pleno bahas hasil tim pengkajian sudah dua kali ditunda. Apalagi, status tersangka Novanto dibatalkan hakim praperadilan.
Teranyar, DPP Golkar malah mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator bidang Polhukam. Posisinya digantikan oleh Eko Widyatmoko.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menanggapai isu menjadi ketua umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Baca SelengkapnyaJK menekankan dirinya akan bertemu dengan Megawati atas nama pribadi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo merespons pernyataan tidak lagi menjadi kader PDIP
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan bahwa dalam hal apapun harus menegakan undang-undang.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan kedatangannya sebagai bentuk sìlaturahmi
Baca SelengkapnyaKetua MKMK Jimly Asshiddiqie pun bertanya lebih lanjut tentang Bara JP saat masing-masing Pelapor memperkenalkan diri.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya