Jokowi batal tandatangani prasasti 7 proyek DPR

Merdeka.com - Setelah melakukan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo diagendakan membubuhkan tandatangan prasasti yang bertuliskan Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Dalam prasasti tersebut, Jokowi akan membubuhkan tandatangannya bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto.

Setelah pidato, Jokowi yang ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani tampak meninjau museum baru yang termasuk dalam 7 proyek DPR itu. Setelah beberapa saat meninjau museum dengan mendengarkan penjelasan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim 7 Proyek pembangunan DPR, Fahri Hamzah, nyatanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung bergegas meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan dan langsung menuju mobil Kepresidenan RI 1.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, prasasti tersebut tidak diwajibkan ditandatangani oleh Jokowi walaupun nama Jokowi terukir di prasasti tersebut.

"Ya memang ada dua opsi, tandatangan atau tidak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto berharap agar Jokowi menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek. Tak tanggung-tanggung, permintaan tersebut disampaikan saat pidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016.

"Kami mengharapkan Presiden berkenan untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia," katanya.