Jokowi batal teken 7 proyek DPR, ini penjelasan Fahri dan Fadli
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga ketua tim tujuh proyek DPR menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo bukan membatalkan membubuhkan tandatangan di Prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Dia mengaku Jokowi terlebih dahulu ingin agar 7 proyek DPR rampung dibangun terlebih dahulu sebelum menandatangani prasasti yang terletak di depan Museum baru DPR itu.
"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana kan beliau ingin supaya satu proyek itu nampak dan clear dulu, baru ada proses ke mana arahnya kita bicarakan. Kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan batalnya penandatanganan tersebut dikarenakan faktor teknis. Sebab, kata dia, DPR tidak terlebih dahulu memberitahukan ke Jokowi akan ada prosesi penandatanganan prasasti.
-
Kenapa Fadil Jaidi batal berangkat haji tahun lalu? Dalam vlog terbarunya, Fadil Jaidi mengungkap awalnya hanya ingin mengirim orangtuanya berhaji tahun lalu, namun rencana itu tertunda.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Kenapa Firli mangkir lagi? Polisi tidak menjelaskan lebih detail alasan Firli tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini.
-
Mengapa proyek lubang terdalam dihentikan? Uni Soviet berhasil menggali hingga titik terdalam yang mereka bisa sebelum akhirnya berhenti karena peralatan mereka meleleh.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Dimana Feisal Hamka mengelola proyek? Feisal Hamka telah mengelola proyek-proyek di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol yang dikelola di daerah Jawa Barat.
"Awalnya itu sepihak dari kita. Belum dikomunikasikan, itu optional," ucapnya.
Fadli Zon menegaskan Jokowi telah mendukung secara penuh pembangunan 7 proyek DPR yang salah satu proyeknya merupakan pembangunan ruangan baru untuk anggota dan staf ahli DPR tersebut. Sehingga, dia memastikan proyek yang dipimpin Fahri Hamzah itu akan tetap berjalan.
"Tidak ada masalah. Tinggal langkah-langkahnya yang dibicarakan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto berharap agar Jokowi menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek. Tak tanggung-tanggung, permintaan tersebut disampaikan saat pidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016.
"Kami mengharapkan Presiden berkenan untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pengerjaan proyek IKN mundur dari target awal karena hujan deras
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pengerjaan proyek IKN mundur dari target awal karena hujan deras.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaFachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, penolakan atas permintaan tiga periode Jokowi itu karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Baca Selengkapnya