Jokowi Beberkan Tiga Jenis Bansos yang Realisasinya Rendah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti realisasi bantuan sosial yang masih rendah. Padahal, bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ada tiga bantuan sosial yang tercatat masih rendah. Pertama, bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang dikantongi Jokowi, total anggaran bantuan UMKM sebesar Rp13,3 triliun untuk 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, yang baru terealisasi hanya Rp2,3 triliun.
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," tegas Jokowi, Senin (19/7).
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang menjadi fokus Jokowi dalam masalah kesehatan di Indonesia? Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
-
Bagaimana Jokowi memastikan bantuan pangan sampai? 'Saya hendak memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai kepada para penerima manfaat,' tulis Jokowi dalam akun Instagramnya.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Kedua, bantuan perlindungan sosial (perlinsos). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencatat, total anggaran untuk bantuan perlinsos sebesar Rp12,1 triliun. Realisasinya baru Rp2,3 triliun.
"Realisasi juga baru Rp2,3 triliun, belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," ujarnya.
Bantuan ketiga yakni bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk BLT Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Hingga saat ini, yang terpakai baru Rp5,6 triliun.
"BLT Desa totalnya Rp28 triliun tetapi yang realisasi, yang dipakai baru Rp5,6 triliun, juga kurang dari 25 persen. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAri membantah Mensos Risma tidak ikut mendampingi karena merupakan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca Selengkapnya