Jokowi bisa cabut pencalonan Kapolri jika Budi Gunawan jadi terdakwa

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Jakarta Siswono Yudhohusodo menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah kini dalam posisi adu cepat setelah DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Siswono menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mencabut nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri apabila KPK meningkatkan statusnya menjadi terdakwa.

"Jadi KPK seandainya jadi tersangka tapi tak jadi terdakwa, ya harus dijelaskan di pengadilan. Jangan sampai baru jadi tersangka, orang sudah menghukum dia. Tapi, Presiden tunggu dulu review dari KPK. Coba di KPK cepat-cepat, apakah review lebih jelas atau lebih kurang," tutur Siswono di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).

Siswono berharap KPK mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya lantaran dalam ketentuan undang-undang Presiden Joko Widodo mampu memutuskan calon Kapolri berdasarkan usulan dan pertimbangan Kompolnas serta melalui proses uji kelayakan serta kepatutan di DPR.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi sekarang KPK belum bisa membuktikan dia jadi terdakwa atau tidak. Kalau seandainya KPK berhasil membuktikan Budi jadi terdakwa, saya yakin Pak Jokowi akan mencabutnya," ungkap Siswono.

Siswono melihat, dalam kondisi pemilihan calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman semua pihak sudah bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

"KPK sudah tentukan di jalur hukum, DPR di jalur politik, dan presiden di jalur pimpinan eksekutif, jadi kita lihat setelah ini. Orang itu kan dari penyelidikan jadi tersangka, penyidikan jadi terdakwa, di penuntutan baru jadi terpidana, sekarang kan baru tersangka dan harus azas praduga tak bersalah," tutur Siswono.

Apabila KPK yakin Komjen Budi Gunawan bersalah dengan dukungan bukti-bukti yang kuat, maka menurut Siswono, tidak ada alasan untuk menunda peningkatan status mantan ajudan Megawati itu dari tersangka menjadi terdakwa.

"Kalau KPK yakin beliau betul-betul bersalah, buktikan statusnya jadi terdakwa, jadi DPR dan Presiden Jokowi akan bertindak," tutup Siswono.

(mdk/eko)