Jokowi Cawe-Cawe Dikritik, Hasto: Hanya PDIP Membela, yang Lain ke Mana?

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tidak ada pihak selain PDIP, yang membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dikritik karena menyatakan akan ikut cawe-cawe di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela menjawab pertanyaan mengenai element of surprise yang mungkin disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-III pada 6-8 Juni 2023.

Hasto mengatakan, hanya PDIP yang menangkap sinyal positif di balik cawe-cawe yang akan dilakukan Jokowi. Yang mana, Hasto menilai cawe-cawe yang dimaksud Jokowi untuk memanfaatkan bonus demografis.

"Bahkan, Pak Jokowi sampai mengatakan, saya akan cawe-cawe agar bonus demografi ini tidak kita sia-siakan, sehingga terjadi loncatan kemajuan," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/7).

PDIP Bela Jokowi

Lebih lanjut, Hasto mempertanyakan pihak mana lagi yang bersikap sama dengan PDIP, dalam membela Jokowi terkait pernyataan cawe-cawe.

"Dan sepertinya (hanya) PDI Perjuangan yang menangkap hal tersebut. Mana, yang lain membela ketika Pak Jokowi dikritik terkait dengan cawe-cawe," tanya Hasto.

Dia menyebut, PDIP memandang Jokowi adalah seorang negarawan. Oleh karena itu, PDIP tak memandang maksud Jokowi cawe-cawe sebagai hal negatif yang dilakukan seorang Kepala Negara.

"Kami maknai pada hal-hal yang positif, karena kami percaya pada kenegarawanan Presiden Jokowi di dalam membangun kemajuan Indonesia Raya," imbuh Hasto.

Pengakuan Jokowi Cawe-Cawe

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui cawe-cawe demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).

Sontak, pengakuan Jokowi tersebut mendatangkan reaksi beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu pihak oposisi menilai Jokowi tidak boleh cawe-cawe Pilpres 2024.

"Presiden mesti netral dan inparsial," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (30/5).

Mardani menegaskan negara ini milik semua, semua punya kontribusi menjaga dan bela negara, tentunya dengan demokrasi yang jujur dan adil.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com