Jokowi Cawe-Cawe Dikritik, Hasto: Hanya PDIP Membela, yang Lain ke Mana?

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tidak ada pihak selain PDIP, yang membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dikritik karena menyatakan akan ikut cawe-cawe di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela menjawab pertanyaan mengenai element of surprise yang mungkin disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-III pada 6-8 Juni 2023.

Hasto mengatakan, hanya PDIP yang menangkap sinyal positif di balik cawe-cawe yang akan dilakukan Jokowi. Yang mana, Hasto menilai cawe-cawe yang dimaksud Jokowi untuk memanfaatkan bonus demografis.

Orang lain juga bertanya?

"Bahkan, Pak Jokowi sampai mengatakan, saya akan cawe-cawe agar bonus demografi ini tidak kita sia-siakan, sehingga terjadi loncatan kemajuan," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/7).

PDIP Bela Jokowi

Lebih lanjut, Hasto mempertanyakan pihak mana lagi yang bersikap sama dengan PDIP, dalam membela Jokowi terkait pernyataan cawe-cawe.

"Dan sepertinya (hanya) PDI Perjuangan yang menangkap hal tersebut. Mana, yang lain membela ketika Pak Jokowi dikritik terkait dengan cawe-cawe," tanya Hasto.

Dia menyebut, PDIP memandang Jokowi adalah seorang negarawan. Oleh karena itu, PDIP tak memandang maksud Jokowi cawe-cawe sebagai hal negatif yang dilakukan seorang Kepala Negara.

"Kami maknai pada hal-hal yang positif, karena kami percaya pada kenegarawanan Presiden Jokowi di dalam membangun kemajuan Indonesia Raya," imbuh Hasto.

Pengakuan Jokowi Cawe-Cawe

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui cawe-cawe demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).

Sontak, pengakuan Jokowi tersebut mendatangkan reaksi beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu pihak oposisi menilai Jokowi tidak boleh cawe-cawe Pilpres 2024.

"Presiden mesti netral dan inparsial," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (30/5).

Mardani menegaskan negara ini milik semua, semua punya kontribusi menjaga dan bela negara, tentunya dengan demokrasi yang jujur dan adil.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/gil)