Jokowi diminta pilih cawapres berintegritas dan dekat kekuatan Islam
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo masih mematangkan pilihan untuk menentukan figur calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Dalam proses pemilihan itu, Jokowi diminta tidak hanya melihat figur secara elektoral, tapi juga memenuhi aspek integritas dan kompetensi.
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyampaikan, pada periode 2014-2019, Presiden Joko Widodo dia nilai masih memiliki kekurangan dalam isu penegakan hukum. Untuk menutup celah kekurangan itu, Jokowi disarankan memilih figur yang rekam jejaknya bersih dari pelanggaran hukum khususnya dugaan korupsi.
"Harus diseleksi dari aspek integritas sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu," kata Donal, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/7).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Bagaimana cara memilih capres dan cawapres? Untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu Presiden 2024, setiap warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor;Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, dapat menggunakan kartu keluarga;Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Donal menyampaikan, akan lebih baik lagi jika Jokowi menyerahkan nama bakal cawapresnya untuk dicek KPK. Tujuannya agar Jokowi tidak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum.
"Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu yang paling penting nantinya. Rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan," ungkapnya.
Dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, Donal menyampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD cocok menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi pada Pilpres 2019.
"Saya berpikir dan berani untuk mencoba untuk menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," kata Donal.
Dia menilai, Mahfud memenuhi tiga syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan karena pernah menjadi Ketua MK, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten karena merupakan Guru Besar Hukum, serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.
Selain tiga kriteria itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyampaikan Mahfud punya nilai plus, yakni berpengalaman dalam pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Pertahanan.
Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada 10-15 Juli 2018, Mahfud MD juga dianggap lebih layak menjadi cawapres pendamping Jokowi karena dikenal sebagai tokoh Islam dan profesional.Jika didampingi Mahfud, kata Airlangga, Jokowi bisa menangkal isu politik identitas dan SARA.
Pak Mahfud ini dekat dengan masyarakat Islam, tidak saja Islam moderat tapi juga paham dengan isu kalangan muda," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, kriteria pemimpin itu bisa dilihat dari fisik, sifat hingga program.
Baca SelengkapnyaPDIP dan partai koalisi menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan nama cawapres.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dia juga meminta agar pengusaha berhati-hati memilih pemimpin Indonesia Selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMegawati mengingatkan, jangan pilih pemimpin hanya berdasarkan sosok, tanpa melihat pikiran dan hatinya.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melontarkan statement terkait potensi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, wapres bukan ban serep. Wapres harus memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan presiden.
Baca SelengkapnyaPesan tersebut diungkapkan Uskup Ignatius tepat di Hari Natal 2023
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini siapapun presiden yang terpilih baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, maupun Ganjar Pranowo adalah kehendak rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Baca SelengkapnyaSebagai mantan presiden sebaiknya Jokowi sama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya.
Baca Selengkapnya