Jokowi disarankan pilih cawapres non parpol cegah perpecahan di koalisi
Merdeka.com - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) saat ini terkesan yang menentukan sepenuhnya siapa Cawapres yang akan digandeng. Namun, sebenarnya ini pekerjaan dari partai politik koalisi yang menentukan.
"Seolah-olah memang otonomi Joko Widodo menentukan pasangannya. Tapi realitas politik, karena pasangannya tak bisa independen, dan ini gawenya partai. Jadi Joko Widodo akan mendengar kepentingan-kepentingan dari partai," kata Emrus dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7).
Dia menuturkan, jadi bukan hanya memikat Jokowi. Tapi siapa yang bisa menghubungkan kepentingan yang sama dengan para parpol.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Bagaimana cara memilih capres dan cawapres? Untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu Presiden 2024, setiap warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor;Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, dapat menggunakan kartu keluarga;Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Siapa yang akan mengamankan Capres-Cawapres? Maka mereka akan mendapatkan pengamanan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 17.'Kendaraan, lokasi dan seterusnya, itu nanti yang akan melakukan pihak kepolisian.
"Oleh karena itu bukan hanya siapa yang memikat hati Pak Joko Widodo tapi juga siapa yang mengikatkan ke hati Pak Joko Widodo," ujar Emrus.
Dia menuturkan, partai politik pasti melihat jangka pendek dan jangka menengah, yaitu apakah bisa dicalonkan lagi kadernya di Tahun 2024. Karena itu, agar ini tak menjadi polemik, dirinya meyakini calon wakil Jokowi bisa dari non parpol.
"Bisa jadi nanti titiknya pada non partai wakil presidennya," jelas Emrus.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Hanura Sutrisno Iwantono, menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Baik itu mau dari parpol atau non parpol.
"Untuk Cawapres menyerahkan Jokowi memilih. Ini komitmen kita dengan pertimbangan Jokowi tahu apa yang dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat. Dukungan ini agar Jokowi konsisten membangun ekonomi untuk rakyat kecil.Jadi bisa dari partai atau bisa juga non partai. Orang ini bisa mendukung Jokowi yang berorientasi ekonomi rakyat. Itu yang menjadi acuan. Dan mempunyai jaringan kuat," pungkas Sutrisno.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ingin masyarakat masih ribut-ribut, di saat para calon presiden yang bersaing sudah adem.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Partai Golkar mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran menilai upaya Presiden Jokowi mempertemukan antar kubu menjadi lawan politik tersebut merupakan baik.
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya