Follow
Jokowi disarankan pilih Cawapres yang mampu tangkal isu SARA
Merdeka.com - Pasca pertarungan Pilgub DKI 2017, politik identitas menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat. Hal tersebut, diharapkan tak terjadi lagi pada pesta demokrasi terbesar di Indonesia tahun 2019 nanti.
Pilpres diharapkan bebas dari penggunaan isu SARA yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Sebab, politik indentitas sama sekali tak membawa manfaat masyarakat Indonesia.
Peneliti Pusat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lili Romli menyampaikan, semua figur yang bersaing pada Pilpres 2019 harus mencegah dan mengantisipasi kelompok tertentu yang menggunakan isu politik identitas untuk meraih kemenangan. Apalagi, politik identitas berpotensi memecah belah umat.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Apa itu Politik Identitas? Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang mencirikan identitas sosial mereka.
-
Apa yang diancam AIPI dalam Pemilu? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
-
Siapa yang menggunakan Politik Identitas? Sebagai contoh, kelompok etnis atau agama dapat bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau untuk menentang diskriminasi yang mungkin mereka alami.
Dia menyarankan, Presiden Joko Widodo memilih figur tepat sebagai calon wakil presidennya untuk dapat menangkal serangan politik identitas. Saran untuk Jokowi diberikan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu jadi satu-satunya figur yang dukungannya memenuhi syarat sebagai capres.
Salah satu figur yang dinilai Lili paling layak menjadi cawapres Jokowi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mantan Ketua MK itu berpengalaman menjadi anggota DPR dan menteri, serta banyak membuahkan pemikiran untuk kemaslahatan umat.
"Mahfud punya basis dukungan dari NU, Muhammadiyah, dan dari semua golongan karena beliau tokoh Islam yang moderat," kata Lili di Jakarta, Kamis (12/7).
Menurut Lili, Jokowi dan partai pendukungnya dapat meraih dukungan dari kelompok Islam jika Mahfud dipinang jadi cawapres.
"Dengan kehadiran Pak Mahfud, Pak Jokowi bisa merangkul kalangan Islam dan meminimalisir serangan politik identitas," ujar Lili.
Dari beberapa nama figur nonparpol yang digadang layak menjadi cawapres Jokowi, kata Lili, Mahfud memenuhi semua kriteria dan lebih baik dibanding mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung maupun Gubernur NTB TGB Zainul Majdi. Pengalaman dan kemampuan Mahfud dinilai bisa melengkapi Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menjalankan program pro kepentingan umat.
"Yang paling berpotensi jadi cawapres Jokowi adalah Mahfud MD. Karena integritas Mahfud sudah terbukti, basis dukungannya besar," ungkap Lili.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Masyarakat harus mengetahui profil para kandidat serta menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ingin masyarakat masih ribut-ribut, di saat para calon presiden yang bersaing sudah adem.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak menampik pesta demokrasi lima tahunan dalam ajang Pemilu 2024 dapat menimbulkan gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Listyo mengaku sudah menemui seluruh pimpinan partai politik dan masing-masing bakal calon presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia tetap menjaga demokrasi dan moralitas jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca Selengkapnya
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnya
PSI menitipkan dua pesan kepada RK dan Suswono, yang salah satunya ihwal melawan intoleransi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya.
Baca Selengkapnya
Sigit menyebut bahwa ada kelompok yang terafiliasi dengan teroris menumpang aksi saat terjadi perbedaan pendapa
Baca Selengkapnya