Jokowi Disarankan Tak Pilih Menteri LHK dari Partai Politik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan nama pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II. Komposisi kabinet telah ditetapkan. Kalangan profesional mendapat porsi lebih dibanding kader parpol.

Lalu siapakah yang akan duduk di kursi Kementerian ? Apakah kursi akan diduduki oleh kalangan kader parpol atau profesional?

Juru bicara (Jubir) Komunitas Rimbawan Nusantara (KRN) Bambang Soepijanto berharap calon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk periode 2019-2024, dari kalangan profesional, bukan dari parpol.

"Kalau figur tentu banyak, tapi kriteria yang wajib adalah Profesional Rimbawan yang berani dan siap menerima segala risikonya," ujar Bambang kepada wartawan, Senin (26/8) di Jakarta.

Bambang yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) itu juga menjelaskan, apa yang dimaksud dengan profesional rimbawan. Menurutnya, rimbawan bisa siapa saja. Karena yang terpenting dia adalah sosok yang bergerak dan memiliki rekam jejak kuat di sektor kehutanan.

Tentunya, lanjut Bambang, profil profesional rimbawan itu harus mempunyai kapabilitas, baik kompetensi kualifikasi dan rekam jejak yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

"Jadi kalau dia lulusan fakultas kehutanan tapi kerja di bank ya tidak bisa dikatakan rimbawan. Dan kita ingin kementerian LHK dipimpin oleh profesional rimbawan yang sudah teruji," paparnya.

Bambang juga berharap, siapa pun yang dipilih oleh Jokowi untuk menjadi menteri LHK, maka figur itu dipastikan memiliki jiwa petarung, berfikir keluar dari boks, dan dia punya visi yang luar biasa untuk memajukan, membangkitkan kembali kehutanan dan industrinya.

"Saya pikir itu menjadi syarat bagi pemimpin yang akan mengendalikan kementerian kehutanan 5 tahun mendatang. Jadi bukan profeisonal umum, tapi profesional rimbawan," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang juga menuturkan, di KRN yang terdiri dari 21 organisasi kehutanan juga telah menetapkan visi misi kehutanan untuk lima tahun mendatang. Tujuannya, jelas untuk mengelola hutan dengan baik dan benar, termasuk bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam dan sistem penyangga hutan.

"Ingat Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di sektor kehutanan, karena 64 persen tapak bumi nusantara adalah area hutan," pungkasnya. (mdk/rnd)