Jokowi Disarankan Tak Umbar Janji-janji Baru di Debat Capres Kedua

Merdeka.com - Debat capres kedua antara Joko Widodo dan Prabowo akan digelar hari ini, Minggu (17/2). Kedua kandidat capres akan membahas tema terkait energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pangan dan infrastruktur.

Pengamat ekonomi Kusfiardi menyarankan Jokowi berbicara tentang realisasi janji politiknya di Pilpres 2014 lalu. Sebelum berbicara program yang akan dilakukan jika terpilih di Pilpres tahun ini.

"Jokowi harus menjelaskan realisasi janji dan kebijakannya terkait materi debat nanti malam. Jangan buat janji-janji baru atau bicara apa yang akan dilakukan nanti," ujar Kusfiardi, Minggu (17/2).

Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) itu mengatakan petahana perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini untuk mendapatkan kembali dipercaya publik. Menurut dia, terkait materi debat kedua, banyak persoalan yang harus dijelaskan Jokowi. Misalnya mengenai isu utang BUMN.

Dia menilai utang tanpa diikuti meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan menimbulkan risiko. Mulai dari risiko gagal bayar sampai dengan ancaman pailit. Di antara risiko tersebut, ketika BUMN tidak bisa memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, bisa berdampak pada berkurangnya aset. Jikapun tidak terjadi penyitaan aset, maka akan menurunkan nilai perusahaan secara ekonomi.

"Bukan hanya itu. Lebih jauh lagi bisa berpengaruh pada kemampuan kerja perusahaan akibat berkurangnya aset," jelasnya.

Secara keseluruhan, kata dia, dari pengelolaan operasional perusahaan milik negara, harus ada peningkatan kinerja keuangan. "Selain aspek keuangan tentu juga harus bisa memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Kemudian, Jokowi disarankan untuk menjelaskan seberapa relevan pilihan membangun infrastruktur, terutama jalan tol. Efektivitas jalan tol kerap dipertanyakan kubu Prabowo-Sandiaga apakah menguntungkan perekonomian nasional.

"Pembangunan infrastruktur Jokowi ini bias kepentingan asing, bias untuk memudahkan mobilitas produk asing ke pasar nasional kita. Meskipun dikelola BUMN, namun logikanya masih seperti pedagang biasa. Buktinya, ketika BUMN bangun jalan tol, lalu jalan tolnya dijual," paparnya.

Selain infrastruktur, sektor pangan sepanjang pemerintahan Jokowi juga kerap menjadi sorotan. "Pemerintah selama ini lebih memilih jalan pintas dengan impor. Tentu ini jauh dari harapan untuk memperkuat sektor pangan. Bahkan justru sebaliknya, memperkuat ketergantungan pada impor pangan dan menjadi ancaman bagi kemandirian kita," ucapnya.

Sementara mengenai isu lingkungan hidup, menurut dia pemerintahan Jokowi tidak begitu serius dalam soal penyelamatan lingkungan. Pembiaran berlangsung terhadap perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan lebih baik. Padahal, lanjutnya, jelas menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Potret memprihatinkan tersebut contohnya terjadi pada Freeport. Kebijakan pengambilalihan Freeport oleh pemerintah selain berbiaya mahal kita pun harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik," tegas dia.

Dijelaskannya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada 2017, nilai kerugian lingkungan itu mencapai Rp 185 triliun. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp 10,7 triliun, muara sekitar Rp 8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp 166 triliun.

"Masalah yang tidak dibereskan selama bertahun-tahun ini akhirnya menumpuk menjadi risiko lingkungan yang amat mahal. Saat negosiasi pengambilalihan Freeport, pemerintah pun mengabaikan isu lingkungan ini sebagai salah satu cara untuk menekan pihak Freeport dalam negosiasi divestasi," ujar Kusfiardi.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini menuturkan Prabowo siap mempreteli klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur contohnya. Dia beranggapan pembangunan infrastrukur tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.

"Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan. Kita punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya tidak ingin impor di tahun 2015, tapi ternyata impor," ujar Faldo.

Senada dengan Faldo, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiaty Fatwa mengatakan, pemerintahan Jokowi jelas telah gagal dalam berbagai hal. Terkait infrastruktur, misalnya, pembangunan yang dilakukan dibebankan pada utang. Besarnya utang pemerintah untuk biaya infrastruktur tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

"Argumen ini kemudian diperkuat dengan performa neraca perdagangan sepanjang 2018 yang mengalami defisit, bahkan terburuk sejak tahun 1975," tandasnya.

Debat capres kedua akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pukul 20.00 WIB. Debat kali ini, keduanya tak didampingi para cawapres. Tema yang diusung adalah energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pangan dan infrastruktur.